JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua mendesak seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran APBD Tahun Anggaran 2026. Mengingat waktu pelaksanaan yang semakin terbatas, setiap kendala di lapangan harus segera diselesaikan agar target pembangunan tidak meleset.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua, Suzana Wanggai, saat membuka Rapat Monitoring Meja Pengendalian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2026 di Jayapura (8/7).
“Saya meminta seluruh Kepala OPD menjadikan Monitoring Meja ini sebagai momentum mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran,” ujar Suzana saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua.
Suzana juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pelaporan. Ia menekankan agar OPD menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan secara tepat waktu melalui aplikasi TP2K Rev yang telah terintegrasi dengan SIPD RI. Langkah ini krusial agar proses evaluasi dan pengambilan kebijakan bisa dilakukan berbasis data secara cepat dan tepat.
“Monitoring Meja merupakan instrumen penting untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana, mencapai sasaran kinerja, serta memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Sub Bidang Monitoring Informasi Pembangunan Bapperida Provinsi Papua sekaligus panitia penyelenggara, Simon Kaigere, menjelaskan bahwa agenda ini bukan sekadar rutinitas evaluasi angka.
“Monitoring Meja bukan sekadar mengevaluasi capaian, tetapi menjadi ruang koordinasi untuk menemukan solusi atas berbagai kendala pelaksanaan program. Melalui mekanisme early warning (peringatan dini), kami memberikan langkah percepatan agar target tetap tercapai,” jelas Simon.
Ia optimistis, sinergi yang kuat antar-OPD akan mendongkrak kualitas pelaksanaan APBD 2026 menjadi jauh lebih baik.
Rapat monitoring yang diinisiasi oleh Bapperida Provinsi Papua ini diikuti oleh 41 OPD yang meliputi dinas, badan, biro, rumah sakit, inspektorat, hingga sekretariat di lingkungan Pemprov Papua. Melalui evaluasi strategis ini, seluruh perangkat daerah diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas demi mewujudkan visi besar “Papua Cerah” (Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni). (*)
