JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua memastikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada akan tetap dilaksanakan meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menekankan bahwa pihaknya sedang mencari solusi agar pendanaan tetap tersedia tanpa mengganggu keuangan daerah.
“Kami telah menjelaskan kondisi fiskal Papua kepada KPU RI. APBD kita terbatas, dan ada kesulitan dalam hal keuangan. Namun, karena ini amanat Undang-Undang, PSU tetap harus terlaksana,” tegas Ramses Limbong,Kamis (6/3).
Untuk menekan pengeluaran, Pemprov Papua telah meminta KPU untuk melakukan efisiensi anggaran PSU. Beberapa langkah yang diusulkan antara lain:
- Memangkas perjalanan dinas hanya untuk keperluan mendesak.
- Menggelar rapat secara daring.
- Memanfaatkan gedung dan gudang milik pemerintah untuk kebutuhan penyimpanan logistik.
- Mempersingkat masa kerja petugas ad hoc dari enam bulan menjadi tiga bulan guna menghemat anggaran, terutama dalam hal honorarium dan tunjangan lainnya.
- Memanfaatkan logistik seperti kotak suara dan bilik suara yang masih layak pakai dan hanya melakukan pengecekan dan perbaikan jika diperlukan.
“Kami minta KPU mengurangi perjalanan dinas, hanya yang benar-benar penting atau mendesak saja. Rapat juga bisa dilakukan secara daring untuk menghemat biaya,” kata Ramses.
Ramses menambahkan bahwa Pemprov Papua terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna mencari solusi pendanaan yang tepat.
“Apapun kondisinya, PSU ini harus jalan. Kami akan mencoba mencari alternatif pendanaan agar semua tahapan bisa terlaksana sesuai jadwal,” ujarnya. (*)
