ARSO, FP.COM – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Keerom menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) aplikasi Sigirgura (Sistem Informasi Kepegawaian Terintegrasi dan Akurat) bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk distrik-distrik di lingkungan Pemda Keerom, Kamis (10/8) di Arso Grande Hotel. Sosialisasi dan Bimtek ini terselenggara atas kolaborasi Pemda Keerom dengan dengan Kantor Regional IX BKN Jayapura.
Membuka kegiatan, mewakili Bupati, Wakil Bupati Keerom Wahfir Kosasih mengatakan, sosialisasi dan bimtek ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, akurat dan terintegrasi dalam menggunakan sistem aplikasi Sigirgura. Menurutnya, aplikasi Sigirgura merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Keprihatinan kita, orang sudah pensiun sejak lama belum terima SK (surat keputusan-red). BKN itu tidak bisa menjangkau secara langsung pada OPD. Maka BKN kita di daerah ini ya BKD. Maka seluruh masalah kepegawaian tidak semua harus ke sana, namun secara sistem kita perbarui sehingga tidak sulit mengurus kenaikan pangkat, pensiun maksimal dua hari sudah selesai sesuai targetnya,” jelas Wabup Kosasih.
Di tempat yang sama, Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura, Sabar Parlindungan Sormin, mengatakan, aplikasi Sigirgura yang dikembangkan oleh Pemda Keerom tak berbeda dengan aplikasi lainnya dari Badan Kepegawaian Negara.
“Jadi ini aplikasi support dan tidak membedakan. Ini aplikasi baru yang membantu sistem aplikasi nasional yang mempercepat pelayanan dari OPD ke BKD yang selama ini dilakukan secara manual,” ujar Sormin.
Lanjut Sormin, penggunaan aplikasi tersebut dapat mengefisienkan pola kerja di lingkup Pemkab Keerom karena selama ini untuk administrasi pemerintahan masih menggunakan kertas. Paperless office atau juga dikenal dengan istilah paper-free office yaitu sebuah sistem yang diciptakan untuk mengelola administrasi dengan pengurangan atau peniadaan penggunaan kertas dan beralih ke dokumen digital.
“OPD selama ini membawa dokumen ke BKPSDM. Sekarang scan langsung dari masing-masing OPD. Scan langsung masuk ke sistem dan BKPSDM tinggal meneruskan. Ibaratnya hanya transit, tinggal tekan tombol dan masuk ke sistem dengan harapan tidak lagi membawa dokumen dan dokumen tetap tinggal di OPD dan SKPD masing-masing,” ulasnya.
Langkah maju ini menurut Sormin perlu dilakukan mengingat untuk efisiensi dengan kondisi geografis di Papua maka sistem manajemen kepegawaian ini perlu dibangun secara terintegrasi.
“Mitra kerja kita kan BKD bukan OPD, jadi kami membangun untuk BKD bukan OPD tapi di lapangan ternyata itu terlambatnya dari distrik-distrik karena harus membawa lewat perahu apalagi yang di pegunungan. Mungkin Kabupaten Keerom tidak, tapi kabupaten lain bisa empat hingga lima hari baru tiba di ibu kota. Sehingga sudah ada teknologi, jaringan nya baik, sarpras (sarana dan prasarana) ada, mereka tinggal scan saja, apalagi sekarang scan lewat android juga bisa.”
Sormin juga menitip pesan agar aplikasi Sigirgura ini dapat diterapkan dengan baik maka enam (6) unsur manajemen dapat terpenuhi dalam mencapai target dari pemanfaatan sistem yang terdigitalisasi tersebut. Enam unsur yang dimaksud adalah man (manusia), material (bahan), machine (mesin), money (uang), method (metode) dan market (pasar).
Pelaksana tugas Kepala BKPSDM Keerom, Angelo Frank, menegaskan, bahwa ini adalah komitmen bupati, dan pihaknya akan menseriusi penerapan aplikasi Sigirgura.
“Kita akan seriusi karena ini pertama di Keerom, kita jalan dulu yang ada sambungan internetnya. Sementara yang di wilayah atas, kita akan fasilitasi satu ruangan di kantor untuk menginput data,” pungkas Angelo. (*)
