JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua mengalokasikan Sekolah Rakyat Terintegrasi secara khusus bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, seperti anak nelayan, petani, dan buruh kasar. Sekolah ini hadir sebagai solusi unik untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang merindukan pendidikan tinggi namun terhambat biaya.
Plt Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Djong H. Makanuay, mengatakan kehadiran Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menghadapi tantangan pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Kehadiran Sekolah Rakyat untuk menjawab kebutuhan dari masyarakat, juga bagian dari tantangan pengentasan kemiskinan ekstrem,” kata Djong.
Djong menjelaskan, Sekolah Rakyat di Papua memiliki keunikan yang menjadikannya sekolah pembeda dari sekolah umum lainnya. Sekolah ini menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan bagi anak-anak, dengan sistem pendidikan berbasis asrama.
“Di Sekolah Rakyat, semua fasilitas dan kebutuhan disiapkan oleh negara. Anak-anak hanya datang belajar, dan mereka tinggal di asrama,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat dan sekolah-sekolah sejenis tidak akan mengganggu operasional sekolah yang sudah ada sebelumnya. Sebaliknya, program ini bertujuan mencerdaskan anak-anak Papua dan memastikan tidak ada lagi kasus putus sekolah akibat ketiadaan biaya.
Djong menambahkan, khusus untuk Papua, Pemerintah Pusat berencana membangun 10 unit Sekolah Rakyat. Proyek ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial yang berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (*)
