JAYAPURA, FP.COM – Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua, Ribka Haluk terus mendorong agar pendataan masyarakat Papua melalui perekaman E-KTP dapat terus dilakukan. Hal itu menurut Ribka sebagai dasar program-program pro rakyat yang dapat dinikmati oleh para warga.
“Bertahun-tahun data penduduk baru 0,25 persen saat saya masuk, jadi performance kita fisiknya ada tapi masyarakatnya macam tidak ada begitu. Hal ini terus kami dorong hingga sampai saat ini sudah masuk ke Kementerian Sosial kami dorong sudah 2 juta lebih masyarakat Papua yang dapat mengakses bantuan-bantuan sosial seperti Raskin, BLT, BPJS, subsidi pangan dan lainnya. Itu kami desain bersama teman-teman kepala dinas kabupaten/kota. Sampai dengan hari ini, puji Tuhan, 2 juta masyarakat Papua baik OAP dan non-OAP,” ujar Ribka Haluk di Jayapura (06/09/22).
Kendati demikian, Ribka tak menampik jika masih ada daerah-daerah yang masih belum merampungkan data kependudukan tersebut.
“Data penduduk kita aman bahkan sudah ada yang 99 persen seperti Kabupaten dan Kota Jayapura juga Merauke tinggal daerah Lapago dan Meepago ini yang masih kita kejar,” ujarnya.
Terbaru, pemerintah pusat baru saja meluncurkan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) bagi seluruh warga Indonesia yang perdana diluncurkan di Kabupaten Jayapura oleh Presiden RI Joko Widodo. Terkait penerima manfaat BLT BBM, berdasarkan data Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua, disebutkan berjumlah 50ribu masyarakat dengan kategori masyarakat pra sejahtera. Ribka Haluk pun menegaskan, BLT BBM ini dikhususkan bagi masyarakat pra sejahtera.
“Keluarga pra sejahtera ini terlepas dari ASN, TNI & Polri kalau itu jalurnya beda. 50ribu masyarakat pra sejahtera, ada pendamping yang akan memverifikasi itu, jadi kita harapkan tepat sasaran, jangan masyarakat yang mampu lagi mau dapat,” jelas Haluk.
Besaran BLT BBM yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp.600.000 yang penyalurannya dilakukan secara bertahap melalui Kantor Pos dan Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). (*)
