JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua meminta pemerintah kabupaten/kota untuk menyelaraskan usulan program pembangunan mereka dengan lima prioritas yang telah ditetapkan Pemprov untuk tahun 2026. Penyesuaian ini penting agar perencanaan berjalan selaras dan efisien, mengingat keterbatasan fiskal daerah.
Arahan tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Suzana Wanggai, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Jayapura, Selasa (29/4/2025).
“Musrenbang RKPD tahun ini mengusung tema percepatan pembangunan struktur ekonomi yang inklusif melalui akselerasi potensi unggulan daerah,” kata Suzana.
Lima prioritas pembangunan yang harus menjadi acuan bagi kabupaten/kota adalah:
- Peningkatan kualitas dan pemerataan sumber daya manusia (SDM).
- Pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
- Percepatan pembangunan infrastruktur.
- Peningkatan keamanan dan ketertiban.
- Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Suzana menekankan bahwa musrenbang bukan hanya wadah untuk mengumpulkan usulan, tetapi juga forum untuk menyusun program secara terarah, realistis, dan berdampak nyata bagi masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP).
“Perencanaan harus selektif dan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang semakin terbatas pascapembentukan daerah otonomi baru,” ujarnya. (AiWr)
