JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua meminta agar permasalahan korupsi dalam tata kelola minyak di tingkat pusat tidak mengganggu distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Papua. Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, Jumat (28/2), menegaskan bahwa ketersediaan BBM harus tetap terjaga demi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami meminta Pertamina memastikan kelancaran pasokan BBM ke Papua. Urusan hukum biarlah menjadi ranah pemerintah pusat, tetapi jangan sampai mengganggu distribusi BBM, terutama ke wilayah kami,” ujar Ramses.
Ia menjelaskan bahwa Papua sangat bergantung pada pasokan BBM dari luar daerah karena lokasinya yang jauh dari kilang minyak. “Untuk wilayah timur, BBM biasanya dipasok dari kilang di Ambon dan Sorong sebelum masuk ke Papua,” tambahnya.
Ramses menekankan bahwa gangguan dalam distribusi BBM dapat berdampak luas, mulai dari sektor transportasi hingga logistik, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap harga bahan pokok. “BBM adalah komoditas vital yang harus dijaga ketersediaannya. Jika distribusi terhambat, logistik bisa tersendat, harga barang naik, dan berpotensi menyebabkan inflasi,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Papua berharap agar Pertamina dapat terus menjaga kelancaran distribusi BBM ke Papua, meskipun ada permasalahan hukum yang sedang ditangani oleh pemerintah pusat. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Papua. (*)
