JAYAPURA, FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua wacanakan melakukan lockdown bulan depan, hal ini disebabkan meningkatnya kasus Covid-19 belakangan ini.
“Kita mendapat informasi dari semua tim bahwa peningkatan kasus Covid-19 ini karena mobilisasi orang terutama yang masuk dari luar Papua, khususnya melalui pelabuhan laut yang penambahannya cukup tinggi,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Muhammad Musa’ad di Jayapura, Kamis (15/7/2021).
Namun Kata Musa’ad, mekanisme pemberlakuan lockdown masih akan dibahas nanti. “Namun mengenai mekanisme lockdown, kata Musaad, hal itu masih akan dibahas lebih lanjut,” ucapnya.
Namun, jika kondisi dikemudian hari ternyata semakin parah, tak menutup kemungkinan makanisme lockdown yang diterapkan akan sama dengan sebelumnya.
“Itu semua masih pilihan. Tapi sekarang ini ada dua daerah Kota Jayapura dan Boven Digoel yang memberlakukan PPKM yang diperketat. Sebenarnya ini tidak ada bedanya dengan PPKM darurat karena semua indikator dan aturan mainnya sama. Jadi semua elemen tingkat bawah harus melakukan pengetatan,” tuturnya.
Selain meningkatnya pandemi Covid-19, faktor lain penerapa lockdown adalah untuk mencapai target vaksinasi.
“Terutama pada lima daerah jelang PON XX sesuai perintah Presiden Jokowi. Lima daerah itu meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, Merauke dan Keerom,” ucapnya.
Katanya , pemerintah Mulai akhir Juli hingga akhir Agustus akan gencarkan vaksinasi.
“Di sisi lain kita juga tidak mau ada tambahan kasus baru. Nanti kita mau urus yang mana, tambahan kasus baru atau vaksinasi,” bebernya.
Musaad pun menyatakan, kondisi ini yang diharapkan bisa disikapi serius oleh Kepala Daerah. Pihaknya juga masih akan membahas bersama mengenai strategi untuk meredam laju peningkatan kasus Covid-19 di wilayah setempat.
“Kalau kasus Covid-19 ini tidak bisa ditangani, maka dengan sangat terpaksa kita harus mengambil langkah yang lebih ekstrim yakni dengan menutup pintu masuk selama satu bulan dan kita gencarkan vaksinasi karena agenda PON harus dilaksanakan,” tutupnya. (FPKontr3)
