Penyatuan Visi Kependudukan, TP-PKK dan BKKBN Papua Teken Komitmen Bersama

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, bersama Ketua TP-PKK Provinsi Papua, Ny. Ra'fatul Mulkiyas Mathius Fakhiri, dan Ketua TP-PKK Provinsi Papua Tengah, Ny. Nurhaidah Meki Nawipa, menunjukkan naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah ditandatangani dalam Rakorda Bangga Kencana 2026 di Jayapura, Selasa (14/4/2026).

JAYAPURA,FP.COM – Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Provinsi Papua Tahun 2026 yang berlangsung Selasa (14/4/2026), menjadi panggung kolaborasi besar bagi seluruh wilayah di Tanah Papua. Pertemuan ini mempertegas komitmen lintas sektor, khususnya peran Tim Penggerak PKK dalam memperkuat ketahanan keluarga.

Ketua TP-PKK Provinsi Papua, Ny. Ra’fatul Mulkiyas Mathius Fakhiri, menyatakan bahwa keberhasilan program Bangga Kencana merupakan penentu masa depan generasi Papua. Ia menegaskan kesiapan PKK untuk menjadi motor penggerak hingga ke tingkat keluarga terkecil.

Read More

“PKK siap mendukung penuh. Kerja sama ini bertujuan menguatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di tingkat akar rumput. Fokus kita adalah mewujudkan keluarga Papua yang sehat dan sejahtera demi menyongsong Indonesia Emas 2045,” tegas Ny. Ra’fatul Mulkiyas.

Sinergi ini juga melibatkan provinsi-provinsi baru (DOB), salah satunya Papua Tengah yang hadir membawa semangat percepatan penanganan stunting. Ny. Nurhaidah Meki Nawipa menyoroti pentingnya peran provinsi sebagai koordinator kebijakan bagi kabupaten-kabupaten di wilayahnya.

“Kami menyambut baik sinergi lintas sektor ini. Sebagai koordinator, Papua Tengah akan memperkuat kerja sama dengan kabupaten dan dinas terkait untuk memastikan program pencegahan stunting benar-benar menyentuh objek sasaran di lapangan,” jelas Ny. Nurhaidah.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, menjelaskan bahwa tahun 2026 merupakan tonggak transformasi kelembagaan. Program-program kini dirancang menjadi “gerakan” yang lebih membumi dan mudah diterima masyarakat.

Sarles menekankan bahwa visi lembaga kini berfokus pada penguatan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan amanat Nawacita. “Kita tidak lagi bicara membatasi penduduk secara kaku, melainkan bagaimana mengelola kualitasnya melalui transformasi ini agar masyarakat lebih terlibat aktif,” tambahnya.

Menutup arahan dalam Rakorda tersebut, Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, mengingatkan seluruh peserta bahwa potensi bonus demografi di Tanah Papua harus dikelola dengan hati-hati.

Menurutnya, ledakan penduduk usia produktif hanya akan menjadi “bonus pembangunan” jika setiap keluarga telah disiapkan sejak dini melalui perencanaan kependudukan yang matang. Rakorda ini diharapkan menjadi titik awal sinkronisasi data dan aksi di seluruh penjuru Papua. (AiWr)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *