JAYAPURA, FP.COM – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua baru saja memperoleh kehormatan sebagai koordinator pelaksana program penurunan stunting di Indonesia. Mandat ini merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Perpres itu menyebutkan, wakil gubernur sebagai penanggungjawab di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
“Sebelumnya, di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sudah ada pelaksanaan program stunting tapi tidak ditangani oleh BKKBN tapi oleh mitra kerja yang lain yang sudah di SK-kan dan tim konvergensi, termasuk BKKBN Papua,” ujar Kepala BKKBN Perwakilan Papua Nerius Auparay kepada Fokus Papua di ruang kerjanya, Rabu (15/12/21).
Sebagai koordinator, BKKBN Perwakilan Papua sejak November mulai mempersiapkan tenaga Tim Pendamping Keluarga di semua provinsi. Tugas tim ini mendampingi keluarga-keluarga yang berisiko stunting di semua kampung atau desa.
Khusus Papua, dengan jumlah kampung 5.549, BKKBN menyiapkan 17.394 tenaga pendamping. Mereka direkrut dari kampung maing-masing dengan harapan lebih mengenali kondisi geografis, karakter masyarakat dan budayanya.
“Mereka berkunjung dari rumah ke rumah untuk melakukan peyuluhan, memberikan informasi dan mengedukasi ibu-ibu hamil dan calon pengantin tentang penurunan angka stunting. Mereka akan bekerjasama dengan tim konvergensi yang sudah ada untuk melaksanakan tanggung jawab dalam penurunan prevalensi stunting di Provinsi Papua,” jelas Nerius Auparay.
Sebelum diterjunkan ke lapangan, tenaga pendamping ini menjalani pelatihan selama dua bulan.Tiga petugas ditempatkan di satu kampung: satu orang bidan, satu kader PKK dan satu kader kesehatan.
Nerius mencontohkan tugas pendamping. “Misalnya ibu hamil, di masa kehamilannya ada program yang namanya 1000 hari kehidupan, itu ada masa emas 730 hari di mana seorang janin dalam kandungan harus mendapat asupan gizi yang baik jadi ibu hamil harus mendapat asupan gizi yang baik sehingga saat dia lahir tidak jadi stunting.”
Nantinya, hasil kerja di lapangan dilaporkan lewat satu pintu menggunakan aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) yang merupakan upaya pemerintah memberikan keterbukaan informasi pada publik, khususnya sebagai alat pemantau kesehatan bagi ibu hamil serta media edukasi pernikahan dan hamil, terutama yang terkait dengan faktor risiko stunting..
***
Menurut data, angka prevalensi stunting Papua masih di atas rata-rata nasional. Angka di tiap kabupaten/kota bervariasi.
BKKBN juga sudah berkoordinasi dengan instansi terkait tingkat provinsi yaitu Bappeda, dinas kesehatan, BPMK dan dinas sosial untuk menurunkan angka stunting di Provinsi Papua. Selain itu, sosialisasi program juga digencarkan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, ibu-ibu tim penggerak PKK demi generasi Papua mendatang.
“Sangat diharapkan dukungan dari bupati dan wali kota dalam pelaksanaan program stunting di Provinsi Papua dengan harapan generasi Papua ke depan jangan ada yang kena stunting lagi minimal angkanya dari waktu ke waktu bisa turun sesuai dengan harapan presiden di tahun 2024 penurunan prevalensi stunting 14 persen,” harap Nerius.
Soal pendanaan program, kata Nerius, bersumber dari DAK (dana alokasi khusus) Sub Bidang Keluarga Berencana di masing-masing kabupaten/kota.
“Namanya anggaran Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) untuk penanganan stunting dan biaya operasional dari tenaga pendamping,” pungkasnya. (*)
