JAYAPURA, FP.COM –Tingkat perekaman electronic-kartu tanda penduduk (e-KTP) di wilayah pegunungan Papua masih rendah. Menurut Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua, Ribka Haluk, hal tersebut tak lepas dari minimnya dukungan dan kebijakan pemerintah daerah setempat terhadap program nasional tersebut.
“Dukungan dan perhatian para bupati terhadap kantor dinas kependudukan dan catatan sipil menyebabkan perekaman rendah,” terangnya kepada wartawan di Jayapura, Selasa (10/3/2020).
Dampak utama dari situasi ini di mana semua bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, yang semuanya berbasis e-KTP, tidak dapat berjalan.
“Artinya, jangan salahkan siapa-siapa kalau daerahnya tidak terkover bantuan sosial yang diprogramkan pemerintah,” ucapnya.
Namun, tak semua daerah punya progres lambat. Khusus Kabupaten Puncak Jaya dan Puncak, Haluk memberi pujian, di mana angka perekaman e-KTP di kedua daerah tersebut sudah di atas 50 persen, sekalipun memiliki topografi wilayah yang tak kalah sulit.
“Kalau di Puncak Jaya dan Puncak, perekaman (e-KTP) sudah bagus. Ini juga karena instansi terkait mendapat dukungan anggaran memadai,” pungkas Haluk. FPKontr3
