JAYAPURA, FP.COM – Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun, mengharapkan pelayanan informasi kepada masyarakat dapat diakses secara baik dan benar, serta mampu menjawab kelemahan pengolahan data, informasi dan dokumentasi yang dikelola oleh SKPD atau PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).
Hal tersebut termaktub dalam sambutan tertulis Pj Gubernur yang dibacakan oleh Kepala BPSDM Provinsi Papua Aryoko Rumaropen pada gelaran pelatihan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bagi 60 Peserta dari SKPD di Pemerintah Provinsi Papua yang berlangsung di Kotaraja yang akan dihelat selama 4 (empat) hari, 24-27 Oktober 2023.
Masih dalam sambutannya, Gubernur Rumasukun menegaskan bahwa penerapan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diharapkan dapat mendorong perbaikan kerja dan aliran data serta informasi antarunit kerja di masing-masing badan publik.
Untuk mengimplementasikan UU KIP (keterbukaan informasi public-red) berbagai badan publik Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, namun menurut Rumasukun penunjukkan PPID bukan berarti permasalahan pelayanan informasi bagi masyarakat selesai sampai di situ karena masih banyak persoalan yang harus disiapkan oleh PPID yang telah ditunjuk tersebut.
“Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dalam kerangka kerja mengelola data, informasi, dan dokumentasi, badan publik akan sulit memberikan pelayanan informasi publik dengan baik.”
“Hal itu pula yang menjadi perhatian Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Ditjen IKP Kemenkominfo) untuk mendorong kehadiran PPID yang beroperasi di setiap badan publik,” sambungnya.
Melalui pelatihan selama 4 hari itu, Gubernur berharap setiap PPID dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman yang sama bagi seluruh SKPD dan PPID itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya. (*)
