JAYAPURA, FP.COM – Badan Kependudukan Keluarga Berencana sedang bersiap mengeksekusi program pendataan keluarga. Pendataan ini dijadwalkan selama dua bulan, dari 1 April-31 Mei 2021.
“Ini program nasional yang seharusnya dilaksanakan 2020, tapi karena pandemi, kita tunda,” ujar Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Charles Brabar saat ditemui di ruang kerjanya, pekan lalu.
Pendataan keluarga akhirnya diputuskan dilaksanakan April tahun ini setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dan semua kementerian koordinator, dengan dukungan penuh dari Presiden.
Dalam pelaksanaannya, para petugas punya dua pilihan metode; wawancara langsung dan pengisian data lewat smartphone. Menimbang efektifitas, metode kedua seharusnya jadi pilihan. Rencananya, di Papua, akan disiapkan 158 unit ponsel pintar untuk kader-kader yang telah terjangkau jaringan internet. Sayangnya, hingga kini, ponsel tersebut belum ada di Papua.
“Pengadaannya dari pusat,” kata Brabar.
Melihat waktu yang kian pendek dan kondisi Papua yang tidak semua terjangkau jaringan internet, Brabar cenderung memilih cara manual.
“Kita rekrut petugas di kabupaten itu sudah banyak (kader-kader Posyandu), kami juga sinergi dengan kepala kampung, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda yang mau gabung jadi petugas,” ungkapnya.
Menurut Brabar, para petugas akan mendapat honor Rp 5.500 dari setiap kepala keluarga yang didata.
Dari semua kabupaten kota, masih ada tiga yang belum siap atas alasan keamanan, yaitu Intan Jaya, Puncak, dan Nduga.
“Atas rekomendasi Polda, kami sudah laporkan, dan pusat minta untuk disesuaikan,” akunya.
Brabar berharap, pendataan keluarga ini bisa berjalan sukses. “Data yang valid, by name, by address, kita berharap BKKBN mengelolanya secara khusus dan akan kita padukan dengan data BPS yang melalui satu pintu nantinya yang kita kenal big data melalui Dukcapil seluruh Indonesia.”
Ia menambahkan, hasil pendataan keluarga ini salah satunya digunakan dalam perencanaan program lima tahunan. (*)
