SERUI, FP.COM – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua kembali menginisiasi Forum Koordinasi Stunting yang dipusatkan di Kabupaten Kepulauan Yapen, Selasa (31/10).
Berdasarkan rilis yang diterima Fokus Papua, disebutkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 & 2022 menunjukkan, angka prevalensi stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami penurunan dari 33,1 persen menjadi 31,1 persen. Capaian Kabupaten Yapen ini bahkan lebih baik dari rata-rata Provinsi Papua yang mengalami kenaikan 5,1 persen menjadi 34,6 persen.
Langkah maju Kabupaten Yapen itu terlihat dari berbagai intervensi yang telah dilakukan, salah satunya di Distrik Yapen Selatan, yang menjadi lokasi pelaksanaan pertemuan Evaluasi Minilok pada Rabu (25/10) lalu. Di mana berdasarkan laporan pelayanan kesehatan di Puskesmas Serui Kota, telah dilaksanakan pemeriksaan ibu hamil dari 13 kampung, pemantauan balita, pemberian tablet tambah darah sebanyak 4 tablet per bulan bagi sejumlah siswi di 18 SD, 8 SMP, 5 SMA dan 2 SMK, pemberian vitamin A, dan pemberian imunisasi TT (Tetanus Toxoid) bagi calon pengantin (catin) dari beberapa kampung yaitu Serui Kota, Serui Jaya, dan Tarau.
Meski demikian, terdapat hambatan dan tantangan yang kerap ditemui dalam pelayanan kesehatan adalah kurangnya kepedulian orang tua dalam memantau pertumbuhan balita, pola asuh dalam keluarga, PMT (Pemberian Makanan Tambahan) 90 hari kurang mendapat respon yang aktif dari orang tua dan kurangnya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan maupun dukungan dari keluarga.
Di samping itu, ada juga kendala dalam pemeriksaan kesehatan catin (calon pengantin) yang belum dilakukan, di mana hanya imunisasi catin dan kunjungan oleh TPK yang berjalan.
Penjabat Bupati Kepulauan Yapen Welliam R Manderi dalam sambutannya yang dibacakan oleh asisten III Wahyudi Irianto pada Forum Koordinasi Stunting, Selasa kemarin (31/10) menyebutkan bahwa terselenggaranya rapat koordinasi tersebut harus dipandang sebagai forum strategis untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program-program serta mengidentifikasi setiap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di daerah tersebut.
Bentuk komitmen pimpinan daerah dan lintas sektor juga terlihat sejak dikukuhkannya mitra BAAS (Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting) dari 52 instansi pada bulan April, pemberian makanan tambahan (PMT) oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, pendataan keluarga berisiko stunting yang sedang berjalan, dan pembuatan regulasi berupa Perbup Percepatan Penurunan Stunting yang direncanakan terbit pada awal tahun 2024.
Di tempat yang sama, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Arianto Gamar, menyebutkan bahwa kegiatan tersebut untuk mereview pelaksanaan PPS dan diharapkan dapat merumuskan strategi, langkah-langkah dan komitmen bersama dalam upaya percepatan penurunan stunting di tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2023 hingga tahun 2024.
Perlu diketahui bahwa berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) yang memuat data hasil pengukuran dan pelaporan gizi yang dientri setiap bulan oleh Pengelola Gizi di tiap-tiap Puskesmas, terdapat sejumlah 303 bayi stunting yang terpantau dalam 13 puskesmas di Kabupaten Kepulauan Yapen. Sedangkan keluarga berisiko stunting berdasarkan data Pendataan Keluarga tahun 2022 sejumlah 5.101 keluarga.
Tentunya target sasaran ini selanjutnya mendapat pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga, yang data pendampingannya terinput dalam Aplikasi Elsimil. Diharapkan melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan tersebut dapat membangun dan meningkatkan koordinasi, komunikasi dan sinergi lintas sektoral dalam pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen. (Humas BKKBN)
