JAYAPURA, FP.COM – Beberapa hari lalu, beredar pemberitaan tentang rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) segera membuka seleksi pegawai khusus Orang Papua untuk ditempatkan di tiga (3) provinsi baru di Papua. Media memberitakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) segera menggelar seleksi pegawai khusus untuk orang asli Papua.
Hal ini sontak menimbulkan perdebatan, apalagi kalau bukan di media sosial. Mantan anggota DPR Papua yang juga Ondofolo Babrongko Umandrouw, Ramses Wally, turut angkat bicara.
Ditemui awak Fokus Papua di Sentani Kamis, 12/05/2022 Ramses mengatakan, jika isu ini benar maka ia mengapresiasi niat baik MenpanRB namun harus dilakukan survey secara baik agar hal ini memberikan manfaat bagi orang asli Papua.
“Bagi saya, pemikiran Bapak MenpanRB ini baik tapi harus diuji dulu, mampukah semua tenaga Papua terserap di situ?”
“Mungkin untuk gubernur dan wakil gubernur di 3 provinsi ini sudah ada orang-orangnya, tapi SDM di bawahnya, staf yang bekerja ini siapa yang isi? Pak Menpan silakan saja kembangkan isu seperti itu, tapi data harus jelas bahwa sekian orang Papua yang sudah sarjana sekian yang SMA dan D3 sekian. Maka, kalau mau jadi ini 3 Provinsi sekaligus itu mereka bisa isi di situ, artinya tercover di 3 provinsi tersebut,” sambungnya.
Dengan dasar itu, sejauh ini, Ramses hanya menganggap isu ini sebagai bola liar
Lebih lanjut, ia mengingatkan semua orang Papua perlu bersatu dalam menyikapi pro dan kontra Daerah Otonomi Baru (DOB) ini dengan seksama dan mengindahkan aspirasi pihak lain.
“Soal pro dan kontra itu biasa saja, tapi jangan pihak ketiga menciptakan ini mengadu domba orang Papua. Orang Papua jangan bilang saya ini gunung, saya ini pantai, ingat kita semua ini sama-sama Orang Papua. Silakan yang mendukung otonomi daerah, silakan juga menolak, semua kita harus dengar,” ujarnya.
Secara terang-terangan, Ramses memposisikan diri sebagai pro pemekaran, namun ia ingin Pemerintah Pusat menggaransi hal tersebut bermanfaat bagi kemajuan Orang Papua.
“Saya berkesimpulan, pemekaran yang sedang didorong ini, kalau itu betul-betul terjadi pemekaran, saya minta Pemerintah Pusat fokus melihat bahwa ini memang untuk orang Papua.”
Ia khawatir, pemekaran hanya sebagai “kedok” dari proses migrasi atau transmigrai, yakni datangnya tenaga-tenaga dari luar. Intinya dia tidak mau jika pemekaran justru menyusahkan orang Papua sendiri. Makanya ia mewanti-wanti agar tidak dipaksakan.
“Dengan kondisi pemekaran yang dipaksakan saya takut ini menggiring orang Papua menuju “MPP”, bukan masa persiapan pensiun tapi mati pelan-pelan,” tutupnya. (*)
