Sukses Tekan Inflasi Daerah, Papua Dinobatkan Provinsi TPID Terbaik 2020

  • Whatsapp
Papua Dinobatkan sebagai Provinsi TPID Terbaik 2020.

JAYAPURA, FP.COM – Sukses tekan inflasi daerah, Pemerintah Provinsi Papua dinobatkan sebagai provinsi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik 2020.

Provinsi Papua dinilai memiliki kontribusi besar dalam menjaga dan menekan inflasi daerah, walaupun Indonesia dilanda pandemi Covid-19.

Read More

iklan

iklan

Penghargaan ini diberikan Presiden Joko Widodo bagi Gubernur Papua Lukas Enembe saat mengikuti Rakornas Pengendalian Inflasi 2021, Rabu (25/8/2021) secara virtual.

“Ukurannya adalah daya beli masyarakat, sehingga komponen kesejahteraan pendapatan masyarakat menjadi hal penting untuk di perhatikan oleh Pemerintah Provinsi Papua, agar perekonomian di Papua terus maju bergerak sekalipun persoalan pandemi Covid-19 terus membayangi,” Kata Gubernur Papua Lukas Enembe melalui juru bicaranya, Muhammad Rifai Darus.

Ia mengakui, penghargaan ini menjadi motivasi tersendiri bagi Pemprov Papua untuk dapat bekerja semakin baik dalam mengelola inflasi.

“Bapak gubernur berterima kasih kepada pemerintahan pusat atas pada penilaian terbaik bagi pemerintah provinsi Papua, semua ini tak lepas atas komunikasi dan kerjasama yang semakin membaik antara pemerintah dan Pemprov Papua dalam mengelola dan mengendalikan infkasi di tanah Papua,” ucapnya.

Gubernur juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras, cerdas dan terukur sehingga Papua mendapatkan penghargaan sebagai provinsi terbaik pada TPID tahun 2020,

“Gubernur menekankan bahwa untuk menjaga inflasi terus terkontrol terutama saat penerapan PPKM jajaran Pemprov Papua berupaya untuk menjalankan rekomendasi dari pemerintahan pusat melalui 4K yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distriai dan kelancaran komunikasi efektif,” terang Rifai.

Namun demikian, Gubernur menyadari pengendalian inflasi membutuhkan dukungan dari daerah, sebab inflasi nasional merupakan agregasi daerah karena itu koordinasi melalui harmonisasi kebijakan pemerintahan pusat dan daerah wajib untuk diperhatikan. (FPKontr3)

KONI

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *