Tegas! Sekda Keerom: ASN Tak Boleh Terlibat Politik Praktis

Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom Trisiswanda Indra

ARSO, FP.COM – Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom Trisiswanda Indra mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melaksanakan sejumlah kegiatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Hal tersebut disampaikan Trisiswanda saat memimpin apel pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemda Keerom, Senin pagi (24/7).

Menurut Trisiswanda, pembangunan Keerom tahun ini lebih terarah dengan berfokus pada prioritas kebijakan seperti percepatan penanggulangan kemiskinan, penguatan kualitas layanan dasar, tata kelola pemerintahan, dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan.

Read More

“Dana Infrastruktur daerah tertinggal tahun ini kita mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.19 Milyar lebih yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan serta DAU yang diperuntukkan bagi bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum. Bagi OPD yang mendapatkan alokasi DID dan DAU untuk segera melaksanakannya,” tegas Trisiswanda.

Di apel itu juga, Trisiswanda mengingatkan para ASN tentang asas netralitas menjelang tahun politik 2024. Ia bahkan tak segan memberi sanksi bagi ASN yang terbukti dan terlibat langsung dalam politik praktis.

“Saya ingatkan kepada seluruh ASN untuk terus bekerja melayani masyarakat, dalam menjelang tahun politik ASN harus netral dan tidak terlibat politik praktis berdasarkan amanat UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Sanksi bagi ASN yang terbukti terlibat politik praktis/tidak netral dimulai dengan penahanan gaji sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.”

“Saat ini saya telah mengantongi sejumlah nama ASN Pemkab Keerom yang dilaporkan terlibat politik praktis dari institusi penyelenggara pemilihan umum,” sambungnya.

Bagi sejumlah pimpinan SKPD, Sekda juga menitipkan pesan pentingnya membangun sistem kerja yang berbasis team work.

“Bapak/Ibu jangan bekerja sendiri atau hanya bekerja dengan pejabat struktural saja, karena seluruh ASN berhak untuk terlibat dalam seluruh kegiatan di SKPD-nya masing-masing. Ini sudah sering terjadi dan hal ini dapat menghambat proses penyerapan anggaran. Untuk itu perlu kebijaksanaan pimpinan OPD dalam melibatkan seluruh stafnya,” ujar Trisiswanda.

Di akhir amanatnya, Sekda Trisiswanda meminta seluruh ASN untuk bersabar terkait penyaluran TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai-red).

“Mohon bersabar atas keterlambatan penyaluran TPP, sebab saat ini kita sedang menyiapkan Perbup tentang TPP yang diminta oleh Kemendagri. Tetap semangat untuk melayani masyarakat Kabupaten Keerom dengan ikhlas dan tulus, Tuhan memberkati kita semua,” pungkasnya. (*)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *