JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mengaktifkan kembali Klinik Walihole di Yoka, sebuah fasilitas kesehatan khusus penanganan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) yang telah terhenti operasionalnya selama hampir dua tahun. Langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya angka kasus HIV di Papua yang kini menembus lebih dari 24.000 jiwa.
Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, melakukan kunjungan lapangan langsung ke klinik milik Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua tersebut bersama jajaran asisten dan pejabat terkait, Rabu (29/1). Ia menegaskan bahwa kendala regulasi terkait pembentukan badan hukum akan segera dicarikan solusi agar pelayanan strategis ini kembali berjalan.
Pemerintah Provinsi Papua memastikan dukungan penuh, mulai dari penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), hingga pemenuhan sarana dan prasarana penunjang.
“Klinik Walihole memiliki peran yang sangat strategis dalam pelayanan penanganan HIV di Papua. Kami berkomitmen mendukung pengaktifan kembali layanan ini guna mewujudkan Misi Papua Sehat melalui akses kesehatan yang inklusif,” tegas Aryoko di sela-sela kunjungannya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Beeri Isach Sooren Wopari, menekankan bahwa kehadiran klinik khusus ODHA sangat mendesak. Ia menilai, kombinasi antara tenaga medis yang kompeten dengan fasilitas yang fokus pada penanganan penyintas akan menjadi solusi krusial di samping upaya preventif lainnya.
Klinik Walihole yang berdiri sejak 2010 memiliki rekam jejak yang signifikan. Pengelola teknis klinik, Rumboi Werimon, menjelaskan bahwa sebelum terhenti akibat kendala regulasi, fasilitas ini melayani hampir 200 pasien setiap tahunnya.
“Layanan kami mencakup bayi, anak-anak, hingga dewasa. Banyak pasien AIDS yang berhasil pulih dan kembali hidup mandiri sebagai penyintas setelah mendapatkan perawatan di sini,” ungkap Rumboi. Meski sebelumnya didukung oleh donor serta Pemprov Papua dan Pemkot Jayapura, operasional harus terhenti sementara karena masalah administrasi hukum.
Niat baik pemerintah ini turut mendapat respons positif dari mitra internasional. Indonesia Education Partnership (IEP), lembaga non-pemerintah yang fokus pada pengembangan SDM, menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh kapasitas tenaga medis di klinik tersebut agar layanan dapat berkelanjutan.
Langkah pengaktifan kembali ini diharapkan menjadi momentum baru dalam penanganan HIV di Papua secara lebih terintegrasi dan humanis. (AiWr)
