JAYAPURA, FP.COM – Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua telah melakukan pengecekan terkait kesiapan pemerintah kabupaten dan kota dalam melakukan Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2019/2020.
Pengecekan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Christian Sohilait di sela-sela Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Ujian Nasional Tahun Ajaran 2019/2020 di Jayapura, Kamis (13/2).
“Jadi hari ini kita kumpulkan kepala dinas (pendidikan-red) se-kabupaten dan Kota Jayapura sebagai persiapan menghadapi Ujian Nasional,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut terungkap beberapa masalah yang selama ini dialami seperti indeks integritas. Di mana masih banyak intervensi dari guru-guru dalam hal kelulusan.
“Saya pikir secara manusia itu oke, tapi untuk pembinaan, itu lemah,” tegas Sohilait.
Selain itu, kata Sohilait adanya nama siswa/siswi yang dobel. Hal ini disebabkan adanya siswa yang sudah pindah sekolah, namun masih tetap terdaftar di sekolah asal.
“Ini yang harus dilakukan perbaikan, karena membuat kita bingung,” terangnya.
Masalah krusial lain dihadapi dalam pelaksanaan UN adalah soal perangkat pada UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer), di mana masih ada delapan kabupaten yang bermasalah.
“Untuk itu kami harap masalah ini bisa diselesaikan dengan baik,” ucap mantan Sekda Lanny Jaya tersebut.
Menurut data, UN tahun ajaran 2019/2020 akan diikuti sebanyak 1.061 satuan pendidikan yang terdiri dari 631 SMP/MTs/SMTP, 294 SMA/SMTK/SMAK dan 136 SMK dengan jumlah sementara peserta 65.656 siswa yang terdiri dari 36.710 SMP/MTs/SMPTK, 19.982 siswa SMA/MA/SMTK/SMAK dan 8.874 siswa SMK.
Sementara itu, sebanyak 629 sekolah yang menyelenggarakan UNBK dengan jumlah siswa 49.476 dengan rincian; SMP/MTs sebanyak 314 sekolah dengan jumlah peserta 24.526 siswa, SMA/MA/SMAK sebanyak 205 sekolah (16.680 siswa), dan SMK sebanyak 110 sekolah (8.270 siswa).
Dari data itu, terhitung, persentase satuan pendidikan yang mengikuti UNBK baru mencapai 59,28 persen dengan persentase siswa 75,46 persen. (FPKontr3)
