MERAUKE, FP.COM – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Merauke menyelenggarakan Rapat (High Level Meeting) HLM TPID pada hari Selasa, 14 Juni 2022 di Merauke. Rapat ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti meningkatnya tekanan inflasi yang dialami oleh Kabupaten Merauke dan Provinsi Papua umumnya.
Hadir dalam rapat ini, Wakil Bupati Merauke H. Riduan, Staf Ahli Gubernur Papua bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Triwarno Purnomo, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Juli Budi Winantya dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, Omah Laduani Ladamay.
Pada kesempatan itu, terungkap tentang posisi Kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan di Provinsi Papua. Namun demikian, terdapat kenaikan harga logistik dan energi global yang juga turut berpengaruh kepada harga produksi komoditas pangan, seperti pupuk dan pakan ternak. Hal tersebut direspon para produsen dengan meningkatkan harga sehingga menyebabkan inflasi, khususnya di Merauke.
Pada bulan Mei 2022, inflasi tahun berjalan Provinsi Papua tercatat sebesar 3,02 persen Year to Date(ytd). Kabupaten Merauke sendiri mengalami inflasi tahun berjalan terbesar dengan angka sebesar 3,86 persen (ytd), diikuti oleh kota Jayapura dengan inflasi sebesar 3,44 persen (ytd).
Wakil Bupati Merauke H. Riduan mengatakan, kestabilan harga merupakan hal yang sangat mendasar untuk menjaga daya beli masyarakat. Riduan juga menyampaikan pentingnya sinergi, khususnya di tingkat pemerintah pusat mengingat terdapat beberapa penyebab inflasi yang merupakan domain pemerintah pusat, seperti angkutan udara dan juga tarif pengiriman logistik via laut.
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Triwarno Purnomo menyebut jika ketidakstabilan harga akibat naiknya permintaan sejak akhir 2021 memengaruhi naiknya inflasi.
“Pengendalian inflasi menjadi penting dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang turut dapat mensejahterakan masyarakat”, ujar Triwarno.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Juli Budi Winantya juga menekankan pentingnya sinergi di tingkat Nasional.
“Tim Pengendalian Inflasi Daerah dapat menyampaikan informasi atau usulan kepada Tim Pengendali Inflasi Pusat terutama mengenai permasalahan yang terjadi secara nasional dan atau membutuhkan koordinasi dan penyelesaian di level Nasional,” ujar Juli.
Juli juga mengharapkan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) dapat memberikan dampak positif mengenai ketersediaan pasokan, utamanya kepada masyarakat di Kabupaten Merauke dan Provinsi Papua.
“Ke depannya, bukan tidak mungkin, keberhasilan pengelolaan MIFEE dapat menjadi harapan baru bagi terbentuknya lumbung pangan bagi wilayah timur Indonesia,” ujarnya.
Ia juga mengharapkan fasilitas tol laut dapat menjadi tulang punggung distribusi komoditas pangan intra Papua dan harus disosialisasikan kepada masyarakat luas agar dioptimalkan penggunaannya. (*)
