JAYAPURA, FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua memberikan waktu seminggu bagi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mengevaluasi seluruh permasalahan pembangunan ekonomi di daerah ini. Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal usai mengikuti High Level Meeting TPID Provinsi Papua di Jayapura, Kamis (18/2/2021).
“Pemprov Papua menyampaikan kepada perwakilan pemerintah pusat yang ada di Papua seperti BUMN supaya hal-hal apa yang susah mereka hadapi agar dikomunikasikan,” kata Klemen Tinal.
Hasil evaluasi dari TPID ini nantinya akan ditindaklanjuti bersama Pemprov maupun dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.
“Jika memang persoalannya signifikan menyangkut kepentingan rakyat, contoh tol laut, kita akan koordinasikan dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
Hingga saat ini, inflasi di Papua, menurut Wagub Klemen, cukup terkendali. Sementara, program pemulihan ekonomi secara nasional, khususnya di Papua, diharapkan berjalan secara komprehensif, baik transportasi, produksi, intervensi pemerintah dan stimulannya.
“Kita optimis harus lebih baik dari provinsi lain, karena jumlah penduduk Papua hanya 3 juta, tinggal pemimpin mau serius atau tidak.”
Di tempat yang sama, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Papua Naek Tigor Sinaga berkomitmen terus mendorong pembangunan perekonomian di Papua.
“Kita akan tetap mendorong dan berupaya. Kita tahu, salah satu provinsi dengan pertumbuhan positif adalah Papua. Tentunya, ini menggambarkan potensi yang ada di Papua bisa dikembangkan ke depan dan kita memang melakukan pengendalian inflasi berbasis keterjangkauan harga, ketersedian produksi, kelancaran produksi dan komunikasi yang efektif,” terangnya.
Ia juga menyatakan kesiapan memenuhi permintaan Pemerintah Provinsi Papua. “Pak Wagub memberikan kesempatan satu minggu untuk mengevalusi permasalahan, dan akan kita ungkapkan,” tambahnya. FPKontr3
