JAYAPURA, FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020. Dengan begitu, telah lima kali secara beruntun Papua meraih predikat tersebut.
Plakat penghargaan WTP diserahkan Kepala Kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Burhani AS di Gedung Negara, Senin (18/10/2021).
Selain pemerintah provinsi, 17 kabupaten dan kota turut mendapatkan predikat WTP, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, Asmat, Mimika, Jayawijaya, Nabire dan Kepulauan Yapen.
Burhani mengatakan, pemberian opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020 kepada provinsi dan sejumlah kabupaten/kota di Papua, menggambarkan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai standar akuntansi pemerintahan maupun ketentuan perundangan.
Dia mengharapkan, ke depan, seluruh pemerintahan di Papua dapat meraih WTP, untuk terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang bersih.
“Pada tahun 2020, di Provinsi Papua, terdapat 18 dari 30 Pemda (60 persen) yang memperoleh opini WTP,” terangnya.
Menurutnya, opini ini menunjukkan kualitas terbaik tingkat kewajaran laporan keuangan ke-18 Pemda.
“Terdapat hal yang menggembirakan, yaitu terdapat Pemda yang semula mendapat opini WDP berhasil mendapat opini WTP,” katanya.
Selain itu, opini TMP yang pada tahun 2019 berjumlah 4 Pemda, sekarang tinggal 2 Pemda. Dari 18 Pemda yang memperoleh opini WTP tersebut, terdapat 9 pemda yang minimal 5 kali berturut-turut untuk Laporan Keuangan Tahun 2016-2020 memperoleh opini WTP, yakni Prov. Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Asmat, Jayawijaya, Merauke, Mimika, Kepulauan Yapen, dan Nabire.
“Kami memberikan apresiasi yang tinggi atas pencapaian tersebut,” Ucapnya.
Lanjutnya, Opini BPK atas LKPD merupakan salah satu kriteria utama dalam perhitungan Dana Insentif Daerah (DID).
“Memang pencapaian Opini BPK tidak serta merta akan mendapat DID, namun menjadi modal besar selain penetapan Perda APBD yang tepat waktu, penggunaan e-budgeting, dan e-procurement serta persyaratan lainnya,” bebernya.
Gubernur Papua Lukas Enembe mengungkapkan, predikat WTP ini merupakan buah komitmen pemerintah daerah di Provinsi Papua untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik serta tata kelola pemerintahan.
“Penghargaan ini tentunya menjadi pemacu serta pengingat bagi pemerintah daerah, untuk terus mengedepankan kepentingan publik melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan kabupaten/kota telah berkomitmen untuk berperan aktif dalam Tim Percepatan dan Peluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bersama dengan Bank Indonesia, OJK, DJPb serta BPD Papua,” bebernya.
Katanya, perluasan kanal pembayaran digital, perluasan elektronifikasi transaksi keuangan daerah, serta dukungan ekosistem digital pada komunitas dan masyarakat Papua dengan penerapan ARIS (Duick Response Code Indonesian Standard) merupakan salah satu komitmen pemerintah Daerah ke depannya.
“Tentunya, kami harapkan ke depannya, dapat dibentuk sebuah roadmap sebagai panduan dalam perluasan digitalisasi di provinsi yang kita cintai bersama.”
“Pengukuhan dari dalam Tim Percepatan dan Peluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) ini merupakan tonggak sejarah baru,” tambahnya.
Gubernur juga mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin antara pemerintah daerah dengan Bank Indonesia dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
Kredit tambahan juga diberikan kepada Kota Jayapura yang mendapat penghargaan tim pengendalian inflasi (TPID) terbaik. Dua kabupaten lain, Merauke dan Keerom, juga masuk nominasi.
“Hal ini merupakan bukti kerja keras TPID dalam memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Papua melalui inisiasi program Pengendalian Cepat Menuju Papua Satu Harga atau biasa disebut PACE JUARA,” tambahnya. FPKontr3
