JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya untuk membangun sistem pendidikan yang inklusif, berbedailan, dan berkelanjutan. Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan karakteristik geografis serta kekayaan sosial-budaya lokal guna memastikan setiap anak di Papua mendapatkan akses pendidikan bermutu.
Pesan tersebut disampaikan oleh Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Orgenes Kambuaya, dalam pembukaan Konsolidasi Daerah Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 di Jayapura, Kamis (26/2).
Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa pendidikan tanpa diskriminasi adalah hak dasar yang harus dipenuhi. Upaya ini sejalan dengan visi besar pemerintah daerah dalam mentransformasi sumber daya manusia.
“Konsolidasi ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Papua, yaitu Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni atau ‘Papua Cerah’,” ujar Orgenes saat membacakan sambutan Gubernur.
Tema konsolidasi tahun ini, “Perkuat Semesta dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Provinsi Papua”, dimaknai sebagai pengingat bahwa memajukan pendidikan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh pemangku kepentingan.
Gubernur berharap forum ini tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu melahirkan peta jalan yang konkret. “Masa depan Papua sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan hari ini. Konsolidasi ini diharapkan menghasilkan langkah-langkah strategis yang nyata dan terukur,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua, Junus Simangunsong, menyatakan bahwa forum ini merupakan pijakan awal untuk mengimplementasikan kebijakan nasional secara kolaboratif di tanah Papua.
“Kami mencari solusi melalui diskusi dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan terkait program prioritas pendidikan dasar dan menengah,” pungkas Junus. (*)
