BIAK,FP.COM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat (DPMKA) Provinsi Papua terus mendorong penguatan, kemandirian, serta kepastian legalitas bagi desa adat dan kelembagaan adat di Tanah Papua. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Adat dan Desa Adat yang digelar selama dua hari, 16–17 September 2026, di Biak.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris DPMKA Provinsi Papua, Rita Tokoro, yang hadir mewakili Kepala DPMKA Provinsi Papua.
Dalam sambutannya, Rita Tokoro menegaskan bahwa pengakuan legalitas serta peningkatan kapasitas kelembagaan adat merupakan langkah mendesak agar desa adat dapat mengelola potensi wilayahnya secara mandiri dan berkepastian hukum.
“Kelembagaan adat dan desa adat merupakan benteng utama kelestarian budaya sekaligus penggerak utama kesejahteraan masyarakat di tingkat tapak. Melalui fasilitas ini, DPMKA Provinsi Papua ingin memastikan kelembagaan adat makin mandiri, berdaya, serta memiliki tata kelola yang transparan dan diakui secara hukum,” ujar Rita saat membacakan arahan Kepala DPMKA Provinsi Papua.
Rita menambahkan, dengan legalitas yang kuat, masyarakat adat di Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya akan memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam mengelola hak-hak ulayat serta menyelaraskan program pembangunan daerah tanpa mengesampingkan nilai-nilai kearifan lokal.
Selama dua hari pelaksanaan, para peserta yang terdiri dari para tokoh adat, pengurus kelembagaan adat, serta perwakilan pemerintah kampung membekali diri dengan serangkaian materi strategis, di antaranya:
- Penguatan Legalitas dan Kelembagaan: Prosedur dan mekanisme dorongan penetapan serta pengakuan legalitas desa adat.
- Tata Kelola Hak Ulayat: Perlindungan dan pengelolaan hak-hak ulayat serta aset kearifan lokal secara berkelanjutan.
- Sinergi Pembangunan: Formulasi kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan masyarakat adat dalam pembangunan kampung.
Melalui kegiatan ini, DPMKA Provinsi Papua berharap terbangun sinergi dan koordinasi yang solid antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta lembaga-lembaga adat setempat guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada identitas dan adat budaya Papua. (AiWr)
