JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua mengakui adanya tantangan besar dalam memeratakan kesejahteraan meski indikator makro menunjukkan perbaikan. Masalah ketimpangan dan perlambatan pertumbuhan ekonomi kini menjadi poin krusial dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah tahun 2027.
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, memaparkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat dan angka kemiskinan berhasil ditekan. Namun, hasil tersebut dinilai belum merata di seluruh wilayah Bumi Cenderawasih.
“IPM kita meningkat dan angka kemiskinan menurun, tetapi ketimpangan masih menjadi perhatian utama kami,” jelas Matius D. Fakhiri di Jayapura.
Data menunjukkan angka kemiskinan di Papua saat ini masih berada di level 19,16 persen. Kondisi ini diperparah dengan angka ketimpangan yang tercermin dari Gini Ratio sebesar 0,397.
Selain masalah kemiskinan, Gubernur menyoroti tren perlambatan ekonomi. Tercatat, pertumbuhan ekonomi Papua mengalami penurunan dari 5,31 persen pada tahun 2022 menjadi 3,97 persen pada tahun 2025.
Menurut Gubernur, angka-angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama ini belum sepenuhnya berdampak signifikan pada penciptaan lapangan kerja dan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat luas.
“Karena itu, kebijakan pembangunan ke depan harus diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kita ingin ekonomi yang tumbuh benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen agar RKPD 2027 menjadi solusi nyata dalam menjawab persoalan lapangan kerja dan memperkecil jurang ketimpangan antarwilayah. (*)
