JAYAPURA,FP.COM – Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta jajaran pemerintah daerah menghitung kebutuhan belanja pegawai secara cermat setelah menerima tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp77 miliar dari pemerintah pusat. Langkah ini diperlukan untuk memastikan hak dan pembayaran gaji pegawai tetap terpenuhi hingga akhir tahun.
“Provinsi Papua itu dikasih Rp77 miliar, itu tambahan DAU. Peruntukannya untuk kekurangan belanja pegawai,” kata Fakhiri, Kamis (13/8/2026).
Menurut Fakhiri, beban belanja pegawai meningkat setelah pemekaran tiga provinsi baru karena sebagian ASN tidak berpindah sehingga tetap menjadi tanggung jawab Papua. “Provinsi Papua ini kami kelebihan pegawai. ASN yang ada di Provinsi Papua tidak pindah ke provinsi baru, sehingga menjadi beban pegawai bagi kami,” ujarnya.
Ia menegaskan penghitungan kebutuhan anggaran harus dilakukan secara tepat agar tidak terjadi kendala pembayaran gaji menjelang tutup tahun. “Saya minta staf menghitung dengan baik. Jangan sampai nanti pegawai saya tidak dapat gaji di akhir tahun,” kata Fakhiri.
Sementara itu, Kepala Bapperida Papua Muflih Musaad membenarkan tambahan DAU diprioritaskan untuk belanja pegawai, namun masih belum sepenuhnya menutup seluruh belanja pegawai dan belanja wajib. “DAU yang penggunaannya diprioritaskan untuk belanja pegawai. Kalau dilihat dari tambahan ini sebenarnya masih kurang,” ujarnya.
Muflih menjelaskan kebutuhan tersebut mencakup gaji dan tunjangan pegawai serta belanja wajib seperti listrik, air, pemeliharaan, dan pelayanan dasar. “Untung kita punya Otsus sehingga masih bisa kita cover. Kami berharap 2027 tidak terjadi efisiensi lagi,” katanya. (*)


