DEPAPRE,FP.COM – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, memastikan pengembangan sektor perikanan di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, tidak akan mengganggu status kepemilikan tanah masyarakat adat. Pemerintah menegaskan posisinya hanya sebagai pembuka jalan bagi pembangunan demi kesejahteraan warga.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur saat menggelar tatap muka dengan para ondoafi dan masyarakat di Kampung Waiya, Distrik Depapre, Rabu (29/4/2026).
“Pemerintah tidak memiliki hak atas tanah itu, kami cuma membuka akses. Tanah tersebut tetap menjadi hak milik masyarakat,” ujar Matius D. Fakhiri di hadapan warga.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah sengaja menghindari skema pembelian tanah agar masyarakat tidak kehilangan aset mereka di masa depan. Menurutnya, pemerintah masuk dengan program pembangunan, namun manfaat dan kepemilikannya tetap kembali kepada rakyat.
Gubernur juga memberikan apresiasi tinggi kepada para ondoafi dan tokoh adat Depapre yang memiliki pemikiran terbuka dalam menerima kemajuan tanpa meninggalkan nilai-nilai sejarah setempat.
Dalam kunjungannya tersebut, Gubernur mengungkapkan bahwa Depapre telah ditetapkan sebagai distrik berbasis perikanan di Provinsi Papua. Sejumlah infrastruktur strategis mulai disiapkan, mulai dari pembangunan dermaga kampung, jembatan menuju laut, hingga kawasan kampung nelayan.
“Depapre akan menjadi pusat perikanan Provinsi Papua. Kami akan bangun berbagai fasilitas pendukung, termasuk pabrik pengalengan ikan,” tuturnya.
Selain infrastruktur fisik, pemerintah juga akan memberikan stimulus bagi nelayan berupa kapal tangkap dan pendampingan teknis. Gubernur mendorong generasi muda untuk tidak terpaku menjadi pegawai negeri, mengingat potensi laut Depapre yang sangat menjanjikan.
“Laut kita luas. Silakan cari ikan, nanti pemerintah yang akan bantu beli hasil tangkapannya,” tambah Gubernur.
Menutup pertemuan, Matius D. Fakhiri berjanji akan terus turun langsung ke lapangan untuk berdialog dan mengawasi jalannya pembangunan. Ia berharap masyarakat aktif menjaga fasilitas yang dibangun agar target Depapre sebagai sentra ekonomi kelautan berkelanjutan dapat segera terwujud. (*)
