JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua bergerak cepat merespons gangguan jaringan telekomunikasi yang melanda wilayah Jayapura pada Kamis (9/4/2026). Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Pemprov melakukan koordinasi intensif dengan PT Telkom Indonesia guna memastikan proses pemulihan berjalan sesuai target dan stabilitas layanan kembali terjaga.
Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri A. Yudianto, menegaskan bahwa fungsi pengawasan ini dilakukan untuk meminimalisir dampak kerugian pada sektor pelayanan publik dan aktivitas ekonomi digital masyarakat.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan General Manager Witel Telkom Papua, diketahui bahwa penyebab utama gangguan yang berlangsung selama 3–4 jam tersebut adalah kendala teknis pada modul jalur utama (patara).
“Kami terus mengawal setiap tahapan perbaikan yang dilakukan tim teknis Telkom. Saat ini, pengalihan trafik ke jalur kontingensi telah dilakukan sebagai langkah darurat agar masyarakat tetap bisa mengakses layanan internet meskipun dalam masa pemeliharaan,” ujar Jeri.
Meski terjadi penurunan kualitas akses di tingkat lokal, Pemprov Papua memastikan infrastruktur internal pemerintahan tetap dalam kondisi aman. Intervensi teknologi yang dilakukan Kominfo berhasil menjaga agar data pusat tetap terlindungi.
- Optimalisasi DRC: Sistem Disaster Recovery Center (DRC) memastikan server pemerintahan tetap aktif.
- Mitigasi Dampak: Kendala pada pertemuan virtual segera diatasi dengan penjadwalan ulang dan penggunaan jalur komunikasi alternatif.
Pemerintah Provinsi Papua meminta PT Telkom untuk melakukan pemeliharaan komprehensif agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Jeri menekankan bahwa di era transformasi digital, stabilitas jaringan adalah nadi dari pelayanan publik.
“Pemerintah tidak tinggal diam. Kami memastikan pihak operator bekerja maksimal. Fokus kami adalah memastikan hak masyarakat Papua untuk mendapatkan layanan digital yang normal dan berkelanjutan segera terpenuhi,” tegasnya.
Menutup keterangannya, Pemprov Papua mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan menyaring informasi yang beredar. Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan pembaruan informasi secara transparan terkait perkembangan pemulihan jaringan di lapangan. (*)
