JAYAPURA, FP.COM – Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Papua menggelar Training of Trainers (ToT) penggunaan aplikasi E-LHKPN bagi instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Senin (16/3/2020).
Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua Ridwan Rumasukun dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini untuk menumbuhkan komitmen bagi seluruh ASN di lingkungan Pemprov Papua, agar mulai memanfaatkan program tersebut (E-LHKPN) secara terus menerus dan berkesinambungan.
“Tentu kami pun berharap pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota melakukan hal serupa. Sehingga secara tidak langsung melakukan program pencegahan korupsi bagi penyelenggara negara di daerahnya,” katanya.
Pemerintah Provinsi Papua sejak 2017 telah melaksanakan peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Nomor 7 2016 dengan menetapkan Pergub Papua 72 tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemprov Papua.
Sejak 2017 pula, Pemprov mulai menggunakan aplikasi E-LHKPN meski persentasenya relatif rendah karena masih dalam tahap permulaan.
Rumasukun berterima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang membantu terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, keberadaan KPK RI di Papua dalam kegiatan training of trainers merupakan bentuk keseriusan lembaga anti rasuah tersebut dalam membantu pemerintah daerah mencegah terjadinya korupsi.
“Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada seluruh peserta training of trainers agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Sebab keberadaan program E-LHKPN untuk memberikan kemudahan kepada segenap wajib LHKPN dalam menyampaikan laporan harta kekayaannya.”
Ia menginginkan, setelah kembali ke daerah masing-masing, peserta mendorong seluruh ASN menyampaikan harta kekayaannya dengan benar dan berkelanjutan. FPKontr3
