JAYAPURA, FP.COM – Kurang lebih tiga bulan menjabat sebagai Ketua Harian Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua, hal pertama yang dilakukan dr. Anton Mote adalah memastikan ketersediaan anggaran lembaganya itu.
“Sejak pelantikan, kita mau menjalankan program, kan kasnya kosong. Jadi, tahun 2022 ini kami sudah dapat arahan dari Ketua Umum KPA Provinsi Papua dalam hal ini Bapak Gubernur, kami masih cek kembali ke keuangan untuk anggarannya, setelah sudah ada kita akan mapping dalam program,” ungkapnya, Kamis (10/2/22) di ruang kerja direktur RSUD Jayapura.
Ia mengatakan, program prioritas awal pihaknya adalah pendataan (database).
Data yang akurat, menurut Anton, dapat memberi dampak terhadap penanganan yang lebih tepat kepada ODHA (Orang dengan HIV-AIDS). Ironisnya, hal ini luput dalam program KPA dalam beberapa tahun belakangan, padahal KPA sendiri memiliki Divisi Litbang Analisis dan Penelitian.
“Di KPA kita punya Divisi Litbang, Analisis dan penelitian, sehingga dari data yang kita dapat kita akan lakukan pemetaan. Dari hasil analisa itulah akan muncul program penanggulangannya. Tahun berikutnya kita evaluasi. Jadi kita berharap KPA menjadi sentral database kasus HIV/AIDS di Papua.”
Dalam rangka itu, sebagai langkah awal, KPA membentuk tim IT (Informasi dan Teknologi). “Tim IT akan menyiapkan server sebagai sentral data dari masing-masing koordinator KPA di masing-masing kabupaten dan kota sampai ke distrik-distrik. Kami siapkan link dari provinsi.”
Hal ini dilakukan mengingat masih banyak KPA daerah yang sementara ini vakum dikarenakan minimnya sokongan anggaran dari pemerintah setempat.
Meski harus bersusah payah begitu, ia menargetkan pendataan bisa rampung akhir tahun ini.
“Target saya tahun ini, karena 29 kabupaten dan kota ini susah-susah gampang, juga beberapa kabupaten tidak aktif, jadi kami harus melakukan kunjungan, lalu harus croscheck sudah terdata atau belum, cari di rumah sakit, dan puskesmas.”
Selain itu, ia juga memastikan bakal menggandeng semua pihak termasuk LSM (lembaga swadaya masyarakat) untuk merumuskan program penanggulangan yang tepat bagi ODHA di Papua.
“Memang, disini kami tugasnya kampanye, obat dan terapi. Tapi kan ada bidang-bidang lain yang bisa melengkapi tugas kita ini. Tentunya untuk program penanggulangan kami akan undang tim-tim ahli dari berbagai elemen juga LSM untuk membahas program penanggulangan seperti apa yang bisa kita terapkan,” pungkasnya. (*)
