JAYAPURA,FP.COM – Krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda Kabupaten Mamberamo Raya kini berada pada titik kritis. Kelangkaan energi tersebut tak hanya melumpuhkan mobilitas warga di daerah “Seribu Sungai”, tetapi juga mengakibatkan pemadaman listrik total selama empat hari terakhir.
Ketua Forum Peduli Pembangunan Mamberamo Raya, Mecky Alle, menyatakan bahwa saat ini wilayah tersebut sedang berada “dalam kegelapan”. Sebagai tokoh intelektual sekaligus Ketua DPC Barisan Cyber Indonesia Raya (Barcyira), ia mendesak pemerintah daerah melalui dinas teknis untuk segera mengambil langkah konkret.
“Kami di Mamberamo Raya tidak ada transportasi darat, yang ada hanya transportasi sungai. Dengan demikian, kami sangat membutuhkan BBM. BBM adalah sumber yang menghidupkan masyarakat, baik di kabupaten maupun di kampung-kampung,” ujar Mecky kepada awak media di Jayapura, Kamis (16/4/2026).
Dampak kelangkaan ini meluas hingga ke sektor ketahanan pangan. Mecky menjelaskan, masyarakat tidak dapat pergi ke kebun karena ketergantungan pada transportasi sungai yang memerlukan BBM. Hal ini menyebabkan distribusi hasil bumi ke pasar-pasar lokal terhenti total.
“Masyarakat berkebun jauh dari kampung. Untuk membawa hasil bumi ke pasar harus menggunakan transportasi sungai, dan itu butuh BBM,” tambahnya.
Mecky juga menyoroti adanya perubahan pola distribusi yang dinilai merugikan masyarakat. Selama ini, distribusi BBM bersubsidi dikelola oleh pihak ketiga (CV Mamberamo Raya Mandiri/Ibu Ani) yang dianggap masyarakat telah berjalan sesuai aturan dan kontrak kerja pemerintah daerah melampaui beberapa periode kepemimpinan bupati.
Mecky Alle, menegaskan bahwa solusi atas kemacetan distribusi ini ada pada ketegasan administratif instansi teknis terkait.
“Sebagai tokoh intelektual dan Forum Peduli Pembangunan Mamberamo Raya, saya meminta dengan tegas instansi terkait segera keluarkan memo secara resmi kepada pihak ketiga untuk mengelola BBM secara baik seperti semula kembali,” ujar Mecky kepada awak media di Jayapura, Kamis (16/4/2026).
Mecky menjelaskan bahwa permintaan pengembalian pola pengelolaan kepada pihak ketiga (CV Mamberamo Raya Mandiri/Ibu Ani) didasari oleh rekam jejak yang stabil selama bertahun-tahun. Menurutnya, di bawah pengelolaan tersebut, distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar meski terjadi pergantian kepemimpinan daerah.
“Selama ini yang tangani BBM itu kan Ibu Ani. Sudah tangani beberapa tahun ini, bupati ganti bupati, Ibu Ani yang handle barang ini. Dari pandangan kami selama ini sudah berlangsung sangat baik untuk menolong masyarakat. Setahu kami masyarakat terbantu dan Ibu Ani melayani sesuai aturan atau kontrak yang dibuatkan oleh pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia mempertanyakan berkurangnya volume stok yang masuk ke wilayah Kasonaweja dan Burmeso. “Setahu kami stok yang masuk itu 100 ton untuk Kasonaweja dan 100 ton untuk Burmeso. Mengapa sekarang hanya masuk 40 ton di Burmeso dan 40 ton di PLN Kasonaweja? BBM itu bukan seutuhnya untuk PLN saja, ada titik lain di Mamberamo Hilir dan Hulu yang juga harus terlayani,” tegas Mecky.
Senada dengan itu, Tokoh Pemuda Mamberamo Raya, Yunus Opahe, menekankan bahwa pemadaman listrik selama empat hari berturut-turut telah mengganggu roda pemerintahan dan pelayanan publik.
“Kalau listrik mati, otomatis pelayanan tidak berjalan baik. Kami berharap Bupati dan Wakil Bupati segera melihat hal ini sebagai prioritas,” kata Yunus.
Desakan serupa datang dari perwakilan mahasiswa, Boma Alemum. Ia memperingatkan pemerintah agar tidak membiarkan krisis ini berlarut-larut. “Ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Mamberamo Raya masih menanti langkah nyata dari Pemerintah Daerah dan Dinas Teknis terkait untuk memulihkan pasokan BBM dan aliran listrik di wilayah tersebut. (AiWr)
