JAYAPURA, FP.COM – Masa yang tergabung dalam kelompok putra-putri Port Numbay menutup akses ke kantor walikota Jayapura, Kamis 27 Juni 2024.
Aksi blokade itu buntut dari pengumuman hasil klarifikasi formasi eks honorer (THK-II) dan tenaga kontrak tahun 2021 yang dinyatakan dapat mengikuti tahapan seleksi computer assisted test (CAT) calon aparatur sipil negara yang dikeluarkan pemkot Jayapura tertanggal 25 Juni 2024.
Ratusan massa itu menutup gapura jalur masuk kantor Walikota Jayapura, termasuk dua gerbang utama dan satu gerbang jalur belakang.
Massa terbagi menjadi 4 kelompok dan menduduki akses keluar masuk kantor Walikota yang berlokasi di Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan dengan membawa spanduk dengan berbagai tulisan tuntutan.
Berikut beberapa poin yang menjadi tuntutan demonstran.
- Pemberkasan ulang yang dilakukan oleh Walikota melalui kepala opd dianggap tidak sesuai dengan janji kedua pejabat Walikota Jayapura.
- Formasi CASN yang diumumkan tidak mengalami perubahan akan tetapi hanya mengalami pengurangan jumlah sehingga disinyalir masih banyak nama-nama siluman yang diakomodir sehingga kami masyarakat asli Port Numbay dan para honorer yang benar-benar telah mengabdi menjadi korban.
- Meminta Pj Walikota menunda hasil tersebut dengan rencana pelaksanaan tahapan selanjutnya sampai janji kedua Pj Walikota Jayapura direalisasikan. Mereka menganggap kedua PJ Walikota telah melakukan pembohongan terhadap masyarakat asli Port Numbay.
- Meminta DPR Kota Jayapura untuk memanggil Pj Walikota Sekda dan kepala BKKP serta seluruh kepala OPD untuk melakukan verifikasi faktual terkait nama-nama yang lolos formasi sejumlah 820 orang.
- Penyampaian pada poin 3 bahwa yang terakomodir dalam masa kerja sekurang-kurangnya 5 tahun, sedangkan yang terjadi di lapangan tidak sesuai, surat pengumuman banyak nama-nama yang masa kerja di bawah 5 tahun bisa dikeluarkan maka poin 3 dalam SK tersebut harus ditinjau kembali.
- Aksi semacam ini akan terus dilakukan hingga aspirasi mereka didengar dan dilaksanakan oleh pemerintah kota Jayapura dan DPRD Kota Jayapura.
Tidak hanya itu, masyarakat adat Port Numbay juga meminta Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Jayapura segera mengundurkan diri karena tidak mampu mengurus pegawai Kota Jayapura (Asli Port Numbay).
Sekda Kota Jayapura, Frans Pekey saat menemui ratusan massa mengatakan, permasalahan honorer terjadi sejak tahun 2020 hingga 2022. Dari pendataan itu setidaknya memunculkan data kurang lebih 3200 honorer.
Medio Desember 2023, saat dirinya menjabat sebagai Pj Wali Kota Jayapura, pihaknya telah mengumumkan 1028 nama honorer yang akan mengikuti ujian seleksi CAT namun ditunda guna dilakukan verifikasi ulang buntut tuntutan masa yang kala itu melakukan aksi blokade di kantor walikota Jayapura.
“Dan dari hasil verifikasi 1028 nama berkurang menjadi 820 sesuai keterangan tanpa merubah nama yang ada,” jelasnya.
Pekey menggaransi tidak terdapat penambahan nama dalam surat pengumuman yang dikeluarkan kemarin kepada 820 tenaga honorer setelah dilakukan verifikasi dan validasi di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Sekda Kota Jayapura didepan masa berujar telah meminta kepala OPD untuk membuka data tenaga honorer masing-masing OPD secara transparan agar permasalahan ini dapat segera diatasi.
“Sementara terkait data saya sudah sampaikan di grup pimpinan OPD saya akan buka transparan biar semua lihat, baik yang sekarang yang keluar 820 maupun yang nanti di sisanya.
“Biar masing masing OPD, masing masing unit kerja dong baku lihat sendiri ko ini adakah tidak namanya,” tegasnya
Pemkot Jayapura lanjut Pekey terus berusaha menyelesaikan persoalan pengangkatan semua tenaga honorer sebagaimana amanat Kemanpan RB yang meminta agar pengangkatan honorer dapat diselesaikan desember 2024 mendatang.
Sejauh ini, pemkot Jayapura sendiri telah mengajukan formasi 2000 honorer dan telah mendapat persetujuan KemenPAN-RB tahun lalu.
Untuk itu, Dia meminta para masa yang juga merupakan tenaga honorer di Kota Jayapura untuk bersabar. Saat ini pemkot Jayapura tengah melakukan validasi dan verifikasi terhadap formasi 2000 tersebut.
“2000 nama itu masih ada dan masih tetap, nama itu ada dalam data base, mereka, terdiri dari masyarakat asli Port Numbay, OAP dan saudara saudara kita dari luar (pendatang),” bebernya.
Terkait 820 nama yang akan mengikuti tes pada awal Juli mendatang, Pekey mengatakan telah mengkomunikasikan kepada PJ wali kota Jayapura agar tahapan pelaksanaanya ditunda.
“Kita akan tunda, kita akan menyelesaikan dulu yang pertama adalah mengenai validasi ulang data, kita akan kirim langsung ke masing masing OPD, distrik dan kelurahan untuk diverifikasi ulang dan kita akan lakukan dalam waktu yang sesingkat singkatnya,” tandasnya. (Eng)
