JAKARTA,FP.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi terhadap terobosan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang mengalokasikan program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) secara masif di Tanah Papua. Sebanyak 21.000 unit rumah menjadi sasaran program rehabilitasi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah timur Indonesia tersebut.
Ditemui usai Rapat Persiapan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi 6 Provinsi di Wilayah Papua, Rabu (15/4), Mendagri mengakui bahwa tantangan pemenuhan hunian layak di Papua masih sangat tinggi. Kehadiran program pusat ini dinilai sebagai solusi konkret di tengah keterbatasan anggaran daerah.
“Pak Menteri PKP punya program yang sangat luar biasa. Khusus untuk bedah rumah, alokasinya mencapai 21.000 unit. Ini jumlah yang sangat besar dan belum pernah ada program perumahan semasif ini sebelumnya,” ujar Tito Karnavian di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
Mendagri merinci, jika beban tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka 42 kabupaten/kota di Papua akan sangat kesulitan secara fiskal. Dengan asumsi pembagian rata, setiap daerah setidaknya harus membiayai 500 unit bedah rumah, yang tentu membutuhkan anggaran sangat besar. Oleh karena itu, intervensi pemerintah pusat menjadi kunci percepatan pembangunan perumahan di Papua, termasuk di wilayah perbatasan.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa strategi penataan hunian di Papua dilakukan melalui berbagai skema, mulai dari rumah subsidi hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Selain bedah rumah, Kementerian PKP juga memprioritaskan penataan kawasan kumuh di tiga lokasi strategis.
“Ada tiga kawasan kumuh yang akan diperbaiki, yaitu di Jayapura (Papua), Merauke (Papua Selatan), dan Sorong (Papua Barat Daya). Program ini kami desain secara masif agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua,” tegas Maruarar. (*)
