JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua sukses mengamankan alokasi 200 kuota pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih untuk tahun anggaran 2026. Pencapaian ini menjadi angin segar bagi sektor kelautan daerah, mengingat pada tahun sebelumnya Papua belum masuk dalam daftar pelaksanaan program strategis nasional tersebut.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, Iman Djuniawal, menjelaskan bahwa model pengembangan kampung nelayan ini akan mengadopsi standar Kampung Nelayan Modern (Kalamo) Samber Binyeri di Biak. Keberhasilan Samber Binyeri sebagai role model nasional menjadi acuan utama dalam menghadirkan infrastruktur perikanan yang terintegrasi di wilayah lainnya.
“Model yang digunakan sepenuhnya mengacu pada kesuksesan kampung nelayan modern di Samber Binyeri Biak. Kami ingin standar fasilitas dan manajemen yang sudah terbukti secara nasional tersebut dapat diimplementasikan di lokasi-lokasi baru di Papua,” ujar Iman Djuniawal di Jayapura (17/4).
Hingga saat ini, Pemprov Papua terus bergerak cepat melakukan inventarisasi usulan dari berbagai kabupaten dan kota. Dari target 200 kuota yang tersedia, antusiasme daerah sangat tinggi, di mana usulan awal yang masuk telah melampaui angka 50 persen dari kuota nasional tersebut.
“Data awal kami mencatat sekitar 121 kampung telah diusulkan. Setelah melalui proses verifikasi, jumlah tersebut mengerucut menjadi 90 proposal, dan saat ini ada sekitar 86 lokasi yang sudah masuk ke tahap lanjutan,” rincinya.
Pemprov Papua terus memberikan pendampingan serta mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengusulkan lokasi-lokasi potensial lainnya. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh kuota nasional dapat terserap maksimal oleh Papua, sehingga percepatan ekonomi berbasis kelautan dapat dirasakan merata oleh para nelayan di Bumi Cenderawasih. (*)
