Pemprov Papua dan Kedeputian Pusat Bahas Penguatan Tata Kelola Otsus di Jayapura

Pemerintah Provinsi Papua bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, Badan Pengarah Papua, SKALA dan pemangku kepentingan terkait menggelar Rapat Penguatan Kapasitas dan Kinerja Kelembagaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua, Kamis (27/8), di Hotel Horizon Kotaraja, Jayapura.

JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua bersama Kemendagri, Kementerian Keuangan, Bappenas, Badan Pengarah Papua, SKALA, dan pemangku kepentingan terkait menggelar Rapat Penguatan Kapasitas dan Kinerja Kelembagaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua, Kamis (27/8), di Hotel Horizon Kotaraja, Jayapura. Pertemuan ini bertujuan memperkuat tata kelola, koordinasi, dan sinergi pelaksanaan Otsus agar berjalan efektif serta berdampak pada kesejahteraan warga Papua.

Kerjasama : Sumber dana Otsus 1 persen tahun anggaran 2026

Mewakili Gubernur Papua saat membuka kegiatan, Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Setda Papua Suzana D. Wanggai menegaskan Otsus tidak hanya menyangkut anggaran, tetapi juga kewenangan khusus dan penguatan kelembagaan. Ia menekankan pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2021 beserta aturan turunannya harus ditopang perencanaan, penganggaran, pelaporan, pengawasan, dan evaluasi yang akuntabel bagi Orang Asli Papua.

Read More

“Setiap kebijakan harus menjawab kebutuhan masyarakat dan bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tegas Suzana. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi guna mewujudkan visi Papua Cerah (cerdas, sejahtera, dan harmoni).

Senior Manager SKALA Asa menyatakan lembaganya mendukung penguatan tata kelola Otsus melalui peningkatan layanan dasar dan pengentasan kemiskinan. Menurutnya, forum ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi pusat dan daerah, menyamakan persepsi, serta menindaklanjuti komitmen perbaikan tata kelola Otsus di Papua.

Ketua Panitia Maurits Valentino Wyla Hege menjelaskan kegiatan ini melibatkan unsur Pemprov Papua, DPR Papua, MRP, dan OPD terkait dengan narasumber dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan. Materinya meliputi kebijakan Otsus, pelaksanaan kewenangan khusus, serta pengelolaan dan pengawasan dana Otsus.

“Forum ini diharapkan menghasilkan solusi dan langkah konkret untuk memperkuat sinergi serta efektivitas pelaksanaan Otsus di Papua,” ujar Maurits. (*)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *