JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Salah satu langkah konkrit yang dilakukan adalah melalui rapat koordinasi yang fokus pada percepatan dan penyederhanaan proses perizinan berusaha.
Dalam rapat tersebut, terungkap beberapa tantangan utama yang masih dihadapi, seperti belum sinkronnya kewenangan antar instansi dan terbatasnya sistem digital yang terintegrasi. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan mendorong digitalisasi seluruh proses perizinan.
“Dengan digitalisasi, kami berharap waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin usaha bisa lebih singkat, dan transparansi juga akan semakin terjamin,” ujar Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Yohanes Walilo, membacakan sambutan Penjabat Gubernur, Kamis (5/12).
Rapat koordinasi ini juga membahas sejumlah poin penting, termasuk penyelesaian perizinan yang tertunda, terutama yang bersifat mendesak dan berdampak langsung pada investasi di Papua. Perizinan-perizinan ini kedepan menurut Walilo menjadi prioritas utama untuk segera diselesaikan.
“Selain itu, peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Papua sebagai “leader” dalam pengelolaan perizinan juga ditekankan. DPMPTSP diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang efektif dan efisien”, ujar Sekda Walilo.
Dengan terselenggaranya rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Papua berharap sinergi antar instansi semakin kuat. Hal ini diharapkan dapat memperlancar proses perizinan berusaha dan memberikan dampak positif bagi pembangunan Papua. (AiWr)
