Pemprov Papua Mulai Susun Raperda Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Non-Appendix CITES

Pemerintah Provinsi Papua secara resmi memulai penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Non-Appendix CITES Provinsi Papua Tahun 2026.

JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua memulai penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Non-Appendix CITES Provinsi Papua Tahun 2026 untuk memperkuat perlindungan kekayaan hayati daerah. Kick off penyusunan regulasi tersebut dibuka Wakil Gubernur Papua Aryoko A.F. Rumaropen di Jayapura, Selasa (11/8/2026).

Kerjasama : Sumber dana Otsus 1 persen tahun anggaran 2026

Menurut Aryoko, penyusunan Raperda menjadi wujud komitmen bersama menjaga keanekaragaman hayati Papua sebagai bagian identitas daerah, kehidupan masyarakat adat, serta penopang keseimbangan ekosistem. Ia menyebut Papua memiliki tingkat keanekaragaman hayati tinggi dengan tumbuhan dan satwa endemik bernilai ekologis, ekonomi, budaya, dan ilmiah.

Read More

Aryoko menjelaskan perlindungan tumbuhan dan satwa selama ini cenderung lebih terfokus pada spesies yang masuk daftar Appendix CITES. Padahal, sejumlah tumbuhan dan satwa khas Papua di luar daftar tersebut juga memiliki peran penting bagi ekosistem dan kehidupan warga.

Di sisi lain, keberadaan berbagai spesies tersebut menghadapi ancaman kerusakan habitat alami, perburuan liar, perdagangan ilegal, serta perubahan fungsi kawasan. Penyusunan Raperda ini diarahkan untuk melengkapi upaya pelestarian hayati di Papua. (*)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *