JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua mendesak seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk bergerak cepat mengusulkan lokasi program Budidaya Tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Langkah ini diambil untuk mengamankan jatah kuota nasional yang sangat terbatas dan kompetitif.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua, Iman Djuniawal, mengungkapkan bahwa program berskala nasional ini hanya tersedia untuk sekitar 200 lokasi di seluruh Indonesia.
“Kami berharap pemerintah kabupaten dan kota di Papua segera menyusun dan menyampaikan usulan lokasi yang memenuhi syarat. Kita harus proaktif agar tidak kehilangan alokasi ini,” ujar Iman di Jayapura, Rabu (22/4/2026).
Kebijakan ini dirancang sebagai solusi atas fluktuasi hasil tangkap laut yang selama ini sangat bergantung pada cuaca. Pemprov Papua mulai menggeser fokus ke sektor budidaya yang dinilai lebih stabil dan terukur.
Beberapa poin krusial dari program ini meliputi:
- Komoditas Unggulan: Fokus pada pengembangan ikan air tawar seperti nila dan lele yang bernilai ekonomi tinggi.
- Teknologi Adaptif: Penerapan teknologi sederhana hingga menengah agar mudah diadopsi oleh masyarakat lokal.
- Dukungan Program Nasional: Menjadi penyedia bahan baku utama untuk program Makan Bergizi Gratis.
Guna memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan peternak, Pemprov Papua akan mengintegrasikan tata kelola hasil panen dengan Koperasi Desa Merah Putih.
“Melalui koperasi, rantai distribusi akan lebih pendek dan efektif. Target utama kita adalah memastikan manfaat ekonomi langsung dirasakan oleh masyarakat pembudidaya secara merata,” tegas Iman.
Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga ekonomi masyarakat diyakini menjadi kunci agar sektor perikanan Papua tumbuh lebih produktif sekaligus mengangkat taraf hidup warga di Bumi Cenderawasih. (*)
