JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua memperkuat tata kelola penyelenggaraan kewenangan khusus lewat koordinasi dan sinkronisasi indikator kinerja antara pemerintah provinsi serta kabupaten/kota pada [20/8]. Pesan tersebut tertuang dalam sambutan Gubernur Papua yang dibacakan Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum, Suzana D. Wanggai, saat membuka kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penjabaran dan Sinkronisasi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Kewenangan Khusus di Jayapura.
Kerjasama : Sumber dana Otsus 1 persen tahun anggaran 2026
Kegiatan ini diikuti SKPD di lingkungan Pemprov Papua serta SKPD terkait dari kabupaten/kota se-Provinsi Papua dengan dukungan Democracy Crisis Center Universitas Cenderawasih. Dalam sambutan yang dibacakan Suzana, Gubernur menekankan pentingnya indikator kinerja yang jelas, terukur, realistis, dan sesuai kewenangan tiap tingkatan pemerintahan.
Menurut Gubernur, sinkronisasi indikator kinerja provinsi dan kabupaten/kota diperlukan untuk mencegah tumpang tindih, kesenjangan, maupun perbedaan arah pelaksanaan pembangunan. Ia juga menilai daerah membutuhkan basis data yang kuat serta indikator yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi.
“Indikator kinerja bukan sekadar angka, Bapak-Ibu. Ini bukan hanya sekadar angka di atas kertas kerja. Setiap indikator harus menggambarkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Ukuran keberhasilan kita pada akhirnya adalah apakah pelayanan semakin baik, apakah masyarakat semakin sejahtera, dan apakah Orang Asli Papua semakin memperoleh kesempatan untuk berkembang dan menentukan masa depannya,” tegas Gubernur dalam sambutan yang dibacakan Suzana.
Gubernur mengajak seluruh peserta menguatkan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi agar seluruh pemerintah daerah bergerak dalam satu arah demi pembangunan Papua yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Ia juga mengapresiasi peserta serta panitia, khususnya Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua serta Democracy Crisis Center Universitas Cenderawasih, lalu menutup sambutan dengan ajakan memperkuat tata kelola otonomi khusus agar memberi manfaat bagi rakyat. (*)


