JAYAPURA,FP.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, secara resmi mengukuhkan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura dalam sebuah seremoni di Kota Jayapura, Senin (20/4/2026). Pengukuhan ini ditegaskan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem kepegawaian yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel di Bumi Cenderawasih.
Dalam sambutannya, Gubernur Fakhiri menekankan bahwa keberadaan Kantor Regional BKN merupakan mitra utama pemerintah daerah dalam menjawab tantangan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kian kompleks. Melalui koordinasi yang lebih kuat, diharapkan kualitas pelayanan kepegawaian di Provinsi Papua dapat meningkat signifikan, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang adaptif dan berorientasi pada hasil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
Gubernur juga menaruh harapan besar kepada Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura yang baru untuk membawa inovasi serta solusi atas berbagai persoalan kepegawaian di daerah. Implementasi sistem merit dan manajemen talenta harus dilakukan secara konsisten guna memastikan penempatan aparatur didasarkan pada kompetensi dan kinerja yang nyata. Hal ini dinilai krusial untuk menciptakan birokrasi yang inovatif di tengah dinamika pembangunan saat ini.
Lebih lanjut, penguatan kapasitas ASN ini dikaitkan langsung dengan visi pembangunan daerah, yakni “Papua Cerah” yang mencakup aspek Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni. Menurut Gubernur, ASN yang kompeten adalah kunci menuju Papua yang cerdas, sementara aparatur yang bekerja efektif akan mendorong kesejahteraan masyarakat. Integritas dan etika ASN juga menjadi pondasi utama dalam menjaga harmoni di tanah Papua.
Menutup arahannya, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mempererat kolaborasi dengan BKN guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan kerja sama yang solid dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, percepatan pembangunan di Provinsi Papua diyakini dapat berjalan lebih optimal demi masa depan masyarakat yang lebih baik. (*)
