JAYAPURA, FP.COM– Stunting menjadi isu yang mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah Pusat setelah dikeluarkannya Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Stunting sendiri merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Dari data BPS Kemenkes tahun 2019, Provinsi Papua menempati urutan 21 dengan prevalensi 29,35 persen. Terbaru, tahun 2021, Kemenkes RI mengeluarkan data tinggi badan menurut umur berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) di mana Provinsi Papua memiliki tingkat prevalensi 29,5 persen. Kabupaten Nabire menempati urutan terendah dengan prevalensi 20.6 persen sementara tertinggi berada di Kabupaten Kabupaten Pegunungan Bintang (55.4 persen).
“Stunting memang masalah serius di Papua dan banyak anak-anak Papua yang pendek karena kurang gizi. Prevalensi stunting di Provinsi Papua tahun 2018, 33,1 persen data Riskesdas 2018, tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 29,35 persen dan tahun 2021, 29,5 persen berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI),” ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Robby Kayame kepada awak Fokus Papua di ruang kerjanya, Kamis (24/03/2022).
Robby Kayame melanjutkan, penyebab stunting itu beragam. “Pertama, karena ketersediaan bahan makanan yang terbatas, lalu kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi, jumlah anggota keluarga yang cukup banyak sehingga makan juga seadanya saja, makan asal kenyang,” bebernya.
Dengan tingkat infrastruktur yang sulit di Papua juga kemampuan masyarakat terutama ibu dalam memenuhi kebutuhan nutrisi selama masa kehamilan, dinas Kesehatan Provinsi melakukan upaya penguatan antara lain: pengadaan makanan tambahan untuk Ibu hamil dan balita. “Upaya Dinas Kesehatan Provinsi dengan melakukan pengadaan makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil dan itu dikirim langsung ke kabupaten/kota dan diteruskan ke puskesmas. Tujuannya supaya bayi dari dalam kandungan sehat dan kuat.”
“Upaya lain yang kita lakukan adalah sosialisasi dan penguatan kabupaten/kota. Peran kami di provinsi hanya bimbingan, monitoring, dan pelatihan sedangkan untuk intervensi langsung ke masyarakat adalah dinas kesehatan di kabupaten/kota. Sehingga harapan saya, kabupaten/kota juga bisa melakukan upaya-upaya dalam rangka penurunan angka stunting di Provinsi Papua,” pungkasnya. (*)
