ARSO, FP.COM – Pemerintah Kabupaten Keerom mendaku terjadi keterlambatan pembayaran belanja pemerintah daerah, baik itu belanja aparatur, belanja transfer hingga belanja barang & jasa. Hal itu menyusul kendala teknis pada gangguan system keuangan yang diakibatkan oleh putusnya jaringan Internet di Keerom sejak 22 desember 2023.
Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom Trisiswanda Indra kepada awak media sore (Kamis 4/1/24) menjelaskan, meski belum melakukan penetapan APBD 2024, Pemkab Keerom tetap melakukan proses pembayaran gaji ASN yang sudah berjalan pada 3 Januari. Secara aturan, hal ini diperbolehkan dalam PP 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
“Jadi kita belum menetapkan APBD tahun 2024 karena kita belum mendapatkan nomor registrasi dari pemerintah Provinsi Papua. Ini bukan Keerom saja, karena bertepatan dengan waktu liburan Natal dan Tahun Baru sehingga penetapannya jatuh di bulan Januari,” kilah Trisiswanda.
Baca Juga : Soal Keterlambatan Pembayaran TPG dan Tamsil, ini Penjelasan Sekda Keerom https://fokuspapua.com/soal-keterlambatan-pembayaran-tpg-dan-tamsil-ini-penjelasan-sekda-keerom/
Dia pun merinci gaji yang dibayarkan secara keseluruhan senilai 16. 424.512.014 (enam belas miliar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus dua belas ribu empat belas rupiah).
“Jadi tidak masalah untuk gaji karena kebijakan bupati jelas dan secara aturan kita bisa membayar terlebih dahulu. Jadi proses dari tanggal 2 sampai tanggal 3 itu dilakukan pembayaran gaji secara manual, bukan by system. Yang penting gaji ASN bisa tersalurkan,” ujarnya.
Hingga saat ini, lanjut Trisiswanda, pihak Bank Papua masih melakukan rekap sejumlah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana-red) secara manual. Terkait dengan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap III Trisiswanda mengharapkan para kepala kampung untuk bersabar khususnya 25 kampung yang belum tersalurkan.
“Untuk ADD tahap III itu masih ada 25 kampung yang belum terealisasikan, total semua 2.206.484.800 (dua miliar dua ratus enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).”
“Kami minta bersabar, kemarin ada informasi dari keuangan, ada yang memang administrasinya tidak lengkap dan SPJ juga ada yang belum masuk. Untuk SPJ yang belum masuk atau belum tersalurkan kita anggap sebagai sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA). Tapi yang sudah otomatis nanti setelah tahap ini kita akan upayakan untuk penyelesaian. Jadi bersabar ya, kepala-kepala kampung, bersabar,” pungkas Trisiswanda. (*)
