Soal Undangan RDP Otsus di Lapago, Befa: MRP Subjektif

  • Whatsapp
Ketua Asosiasi Bupati se-Pegunungan Tengah Befa Yigibalom/dok

JAYAPURA, FP.COM – Befa Yigibalom, Ketua Asosiasi Bupati se-Pegunungan Tengah mengaku, dirinya dan bupati lain tidak pernah diberitahu soal agenda Rapat Dengar Pendapat tentang penilaian efektivitas pelaksanaan otonomi khusus di Tanah Papua di wilayah adat Lapago yang akan dilaksanakan di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya.

Secara terang-terangan, Bupati Kabupaten Lanny Jaya ini menuding pihak Majelis Rakyat Papua (MRP) tidak terbuka dalam hal pihak-pihak yang diundang. Ia menilai, undangan itu subjektif, tidak transparan dan dikondisikan untuk maksud tertentu.

Read More

iklan

iklan

“Kami bupati-bupati di wilayah Lapago punya pendapat begini, terus terang kami melihat bahwa ada yang tidak fair dari MRP, terkesan misalnya menunjuk siapa-siapa yang hadir itu. Mereka sudah tahu siapa-siapa yang hadir, (sementara) kami tidak tahu siapa-siapa yang diundang,” bebernya.

Menurutnya, mereka yang diundang itu sudah diskenariokan untuk menolak kelanjutan otsus. Padahal, ini merupakan momen yang baik bagi para tokoh dan intelektual Papua untuk mengubah hal-hal yang kurang maksimal dan memuaskan dari pelaksanaan otsus di Tanah Papua.

“Pemerintah Pusat membuka ruang itu, tidak seperti sebelum-sebelumnya, kita bicara bisa ditangkap.”  

Kata Befa, tidak ada masalah dirinya dan para bupati lain tidak dilibatkan oleh MRP, tapi perlu diingat, para bupati inilah yang mempunyai data tentang kondisi sekarang. Apalagi, para bupati yang diberikan tugas oleh negara maupun rakyat yang memilih, harusnya bicara tentang masa depan rakyat Papua.

“Sekalipun bicara dalam konteks NKRI, tapi itu bicara tentang masa depan rakyat Papua Papua juga.”

“Kami sebagai aparat pemerintah tahu di mana kelemahan otsus semenjak berjalan. Dan kalau mau diperbaiki, ayo sama-sama bicara ke pemerintah pusat, kemarin begini, sekarang harusnya begini. Kalaupun kita semua sepakat menolak, oke kita tolak, mulai dari nol lagi.”

Terakhir, ia mengingatkan, agar dalam hal ini satu pihak tidak boleh kerja sendiri-sendiri, harus terbuka.

“Tidak boleh terlalu banyak rekayasa di tanah ini. Tanah ini sudah diberkati dan karena itu kerja dengan jujur dan benar,” tambahnya. (*)

KONI

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *