JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua secara resmi memulai tahapan strategis perencanaan pembangunan melalui Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan bahwa sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama untuk menjawab tantangan geografis serta keterbatasan akses layanan dasar di Bumi Cenderawasih.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Papua, Aryoko A.F. Rumaropen, di Jayapura, Rabu (23/4/2026), Gubernur menyatakan bahwa pembangunan yang optimal hanya dapat terwujud jika dirancang dengan melibatkan aspirasi dan kebutuhan nyata dari akar rumput. RKPD 2027 diposisikan sebagai dokumen krusial untuk menerjemahkan visi jangka menengah daerah ke dalam program yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Arah kebijakan pembangunan Papua tahun 2027 akan kita fokuskan pada integrasi layanan publik berbasis digital. Kita akan dorong pemanfaatan teknologi seperti telemedicine untuk sektor kesehatan serta pemerataan tenaga pendidik yang berkualitas di seluruh wilayah,” ungkap Gubernur.
Selain transformasi digital, Pemprov Papua memberikan perhatian serius pada penguatan keamanan dan ketertiban melalui kolaborasi erat dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat. Di sektor ekonomi, pemerintah membidik pengembangan kawasan ekonomi terpadu melalui hilirisasi komoditas unggulan dan penguatan ekonomi kreatif yang berbasis pada kearifan lokal.
“Papua memiliki tantangan yang tidak ringan, namun kita memiliki kekuatan besar berupa kekayaan alam dan budaya. Sinergi antar-perangkat daerah harus diperkuat agar tidak ada lagi program yang tumpang tindih. Kita harus bergerak dalam satu visi yang sama,” tegasnya.
Gubernur berharap forum ini melahirkan rumusan perencanaan yang berkualitas guna mempercepat terwujudnya visi “Papua Cerah”—Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmonis—bagi seluruh lapisan masyarakat. (*)
