JAYAPURA, FP.COM – Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Papua diyakini bisa bangkit kalau memiliki payung hukum yang jelas. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Yimin Weya, S.Pd. M.AP saat disambangi awak Fokus Papua di ruang kerjanya, Selasa 3/11/2020.
Itulah alasan, mengapa instansi yang dikomandoinya itu sedang menggondok Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) untuk tahun 2021. Nantinya RIPPDA ini akan menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan sektor pariwisata seperti halnya rencana pengembangan objek wisata secara mendetail.
“Selama ini di dinas belum urus RIPPDA, padahal itu payung hukum yang resmi sehingga legislatif (DPRP) bisa buat peraturan daerahnya,” beber Yimin.
Ia juga menjelaskan, dengan adanya RIPPDA, Kementerian Pariwisata bisa membantu dalam hal pendanaan. “Tahun depan sudah ada dana untuk 16 paket kegiatan wisata yang sedang kami usul ke pusat untuk dibantu,” ujarnya.
16 paket kegiatan wisata yang dimaksud berada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, Merauke dan Mimika.
Ia mencontohkan seperti yang ada di Kilo 9 Kota Jayapura, di mana pihaknya telah menyiapkan sebuah grand desain Agrowisata bernama Eden Eco Park. Proyek ini digadang-gadang akan menjadi ikon wisata di Provinsi Papua dengan menghadirkan budaya dari 5 wilayah adat di Provinsi Papua.
“Pagu anggarannya telah kami siapkan untuk tahun 2021, hal ini kami lakukan supaya ada pendapatan asli daerah (PAD) yang masuk ke Provinsi Papua dari sektor Pariwisata. Pada dasarnya, provinsi tidak punya tempat wisata, yang ada ini kan pemerintah kota dan kabupaten yang kelola karena mereka yang punya tempat.”
Satu hal yang selalu jadi kendala dalam hal pengembangan objek wisata, menurut Yimin, adalah persoalan hak ulayat tanah. “Misalnya kita bangun pondok wisata, nanti ada yang datang palang. Ini yang selalu kita kuatirkan, jadinya mubazir,” keluhnya.
Dalam kaitan dengan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua tahun depan, bentuk partisipasi dinasnya dalam bentuk penyiapan cinderamata noken dari lima wilayah adat bagi para tamu. Di sisi lain, ekonomi kreatif binaan pemerintah juga dipersiapkan untuk memproduksi produk-produknya, seperti kopi, makanan, dan kerajinan lain.
“Dana yang kami siapkan 18,5 miliar rupiah. Itu kita bagi ke bidang-bidang, dan masing-masing diarahkan ke tiap klaster penyelanggaran PON,” tutup Yimim. (*)
Sangat benar sekali kaka weya