BKKBN Wujudkan Kolaborasi dengan TP PKK dalam Misi Menurunkan Stunting di Papua

Suasana pertemuan pihak BKKBN Perwakilan Papua dengan TP PKK Provinsi Papua pada Kamis ahad lalu/Istimewa

JAYAPURA, FP.COM – Tengahan pekan lalu, tepatnya 10 Maret 2022, Kepala  Perwakilan Badan Kependudukan dan  Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua Nerius Auparay menemui Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Yulce W. Enembe di Gedung Negara, Dok V, Jayapura.

Read More

Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk merealisasikan kolaborasi antara kedua pihak dalam hal menyukseskan program penurunan stunting di Papua, sebagai implementasi Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, dan juga  Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia tahun 2021-2024.

Usai pertemuan, Nerius Auparay mengatakan, percepatan penurunan angka stunting dilakukan dengan pola pendampingan yang melibatkan unsur penggerak PKK, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) atau yang dikenal sebagai Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa.

“Hal yang akan didampingi oleh tiga unsur tersebut adalah pernikahan yang ideal, ibu hamil dan pasca melahirkan, serta keluarga yang memiliki anak di bawah lima tahun,” ujarnya.

Namun, itu pun tak cukup. Lanjut Nerius, pola pendampingan ini harus didukung juga oleh semua mitra untuk mencapai target penurunan stunting menjadi 14 persen di Provinsi Papua tahun 2024.

Yulce Enembe sendiri sangat antusias untuk kolaborasi ini dan menjanjikan dukungan penuh.

“Kami dukung dalam penanganan langsung percepatan penurunan stunting, Posyandu perlu diaktifkan kembali sesuai dengan program kerja Tim Penggerak PKK dalam Pokja 4 yang mengelola kesehatan. Nanti akan ditindaklanjuti pada Rakerda dan Rakor PKK,” kata Yulce.

Selain itu, Yulce mengingatkan pentingnya kolaborasi bersama dari pihak lain seperti akademisi dan media massa untuk mencapai target ini.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri, termasuk BKKBN tidak bisa sendiri dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Papua, butuh koordinasi dan kerja sama pihak terkait seperti yang diamanatkan peraturan presiden, di mana pemerintah, akademisi, media dan perguruan tinggi bisa bersatu untuk menurunkan kasus stunting menjadi 14 persen di tahun 2024,” pungkasnya. (*)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *