JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua secara resmi membuka pintu bagi percepatan transformasi ekonomi melalui penguatan investasi sektor produktif. Hal ini ditegaskan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, saat menerima audiensi mantan Duta Besar RI untuk Chili (2014–2019), Philemon Arobaya, guna membahas rencana masuknya konsorsium investor luar negeri ke Bumi Cendrawasih, Selasa (10/3/2026).
Pertemuan strategis ini mematangkan rencana pengembangan potensi sumber daya alam Papua yang akan difokuskan pada sektor perikanan dan pertanian skala besar. Gubernur memberikan arahan langsung agar setiap investasi yang masuk wajib memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal, terutama nelayan dan petani.
Philemon Arobaya mengungkapkan, selama tiga tahun terakhir pihaknya telah menjalin komunikasi intensif dengan konsorsium perusahaan asal China yang berminat membangun ekosistem industri di Papua. Rencana investasi ini tidak hanya mencakup pembukaan lahan, tetapi juga pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi yang masif.
“Diskusi dengan Gubernur bertujuan untuk mensinkronkan arahan daerah dengan minat investor. Rencana besar ini mencakup pengembangan perkebunan modern, pembangunan pabrik pengolahan hasil pertanian, hingga pembangunan pelabuhan perikanan yang terintegrasi,” jelas Philemon.
Dalam peta jalan investasi tersebut, sektor perikanan direncanakan akan berpusat di wilayah Kota Jayapura sebagai hub utama, dengan peluang ekspansi ke wilayah potensial lainnya seperti Pulau Yapen. Sementara itu, untuk sektor pertanian, wilayah Jayapura dinilai paling siap dari sisi ketersediaan lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan usaha pertanian skala besar.
“Investor yang sedang kami komunikasikan tergabung dalam sebuah konsorsium besar dari China. Fokusnya jelas: hilirisasi sektor perikanan dan pertanian agar produk Papua memiliki nilai tambah di pasar internasional,” tambahnya.
Meski realisasi investasi ini masih berada pada tahap negosiasi teknis, Philemon menegaskan bahwa koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua akan terus diperketat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa operasional investor nantinya selaras dengan regulasi daerah dan kebutuhan pembangunan jangka panjang di Papua.
Pemerintah Provinsi Papua sendiri menyambut baik inisiatif ini sebagai bagian dari visi Papua CERAH, di mana pengembangan sektor produktif diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat ketahanan pangan serta ekonomi daerah secara menyeluruh. (*)
