JAYAPURA, FP.COM – Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional adalah dashboard atau aplikasi basis data yang dikelola secara digital dan terintegrasi dari tingkat kabupaten/kota/provinsi hingga nasional. Dengan lengkapnya data kepariwisataan yang terdigitalisasi dari daerah sampai pusat merupakan kesiapan dalam memasuki transformasi digital pariwisata.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Papua berharap Sistem Kepariwisataan Nasional (Sisparnas) dapat menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Papua demi mempromosikan daya tarik keindahan alam Papua.
“Nantinya, seluruh daerah destinasi wisata yang ada di kabupaten kota itu diinput di dalam Sisparnas ini. Ketika orang mau tahu tentang destinasi apa saja yang ada di Papua, nah itu bisa diihat di situ. Kita harapkan bisa menjangkau seluruh kabupaten kota,” ujar Martinus Hutahaean, PPK Dana Dekonsentrasi Disbudpar Papua saat ditemui awak Fokus Papua, Senin 22/08/2022.
Martinus mengemukakan, setelah Bimbingan Teknis Sisparnas yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua pada pekan lalu akan dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan survei lapangan untuk pengumpulan data selama 3 (tiga) bulan dan pihak Disbudpar menurut Martinus telah merekrut tujuh tenaga surveyor yang nantinya ditugaskan ke lima (5) wilayah adat di Papua.
“Jadi kita libatkan tim surveyor, tadinya kita mengundang dari kabupaten kota tapi karena keterbatasan dana akhirnya kita diskusi dengan kementerian, kami tidak bisa menyiapkan itu tapi kami merekrut yang ada di Provinsi khususnya di Kota Jayapura dengan kriteria minimal punya pengalaman dua tahun mengenai kepariwisataan, dan mereka ini menandatangani pakta integritas selama kita bekerja sama. Kurang lebih tiga bulan tugas mereka turun mengumpulkan data di 29 kabupaten/kota yang bisa dijangkau. Evaluasi datanya tiga bulan dari sekarang,” jelasnya.
Martinus menambahkan, Sisparnas seharusnya menguntungkan wisatawan dan juga pemilik destinasi wisata.
“Jadi, kenapa ada Sisparnas, ini bukan saja tentang tempat wisatanya, kearifan lokal masyarakatnya tapi ada nggak penginapannya, bagaimana transportasinya bagaimana keamanannya, jadi kita ke depannya akan kerja sama dengan dinas perhubungan, pekerjaan umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus dengan Badan Statistik Nasional. Makanya ini kita kerja lintas sektoral,” pungkas Hutahaean.(*)
