JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua kini tengah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap tata kelola demokrasi di daerah. Hal ini dipicu oleh merosotnya angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Papua secara signifikan, dari 67,64 poin pada 2023 menjadi 56,55 poin pada 2024.
Penurunan ini menempatkan Papua dalam kategori rendah secara nasional. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Papua, Raehanna Lampong, menegaskan bahwa capaian IDI kini telah ditetapkan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Papua.
“Penurunan ini menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada penilaian kualitas demokrasi kita. Ini bukan sekadar angka, tapi rapor kinerja yang harus diperbaiki secara terukur,” ujar Raehanna dalam Focus Group Discussion (FGD) IDI Papua 2025 di Jayapura, Rabu (12/2/2026).
Kesbangpol menyoroti sejumlah poin krusial yang perlu dibenahi, mulai dari kualitas produk peraturan daerah (Perda), kinerja lembaga demokrasi, hingga efektivitas pendidikan politik. Hasil evaluasi ini nantinya akan dilaporkan kepada Sekda Papua selaku Ketua Pokja IDI untuk menentukan langkah strategis perbaikan birokrasi dan layanan publik. (*)
