Masuk Triwulan Akhir, Pemprov Tunda Proyek Skala Besar

  • Whatsapp
Ketua DPRP Johny Banua Rouw dan Wakil Gubernur Klemen Tinal saat memberikan keterangan pers

JAYAPURA, FP.COM – Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengakui, saat ini Pemerintah Papua mengalami defisit anggaran. Hal ini disebabkan pergeseran maupun perubahan dalam APBD 2020.

“Hanya saja, Papua terbantukan dengan adanya dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA),” katanya dalam laporan pembukaan rapat paripurna dalam rangka penetapan Raperdasi tentang perubahan ABPD tahun anggaran 2020 di Gedung DPRP Jayapura, Senin (14/9/2020).

Read More

Kata Klemen, pendapatan APBD induk 2020 yang awalnya direncanakan bersama sebesar Rp 14 triliun lebih mengalami penurunan sebesar Rp 1 triliun lebih. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga alami penurunan sebesar Rp 124 miliar lebih, diikuti dana perimbangan Rp 568 miliar lebih, pendapatan daerah yang sah Rp 715 miliar lebih, dan belanja daerah Rp 578 miliar lebih.

“Belanja tidak langsung Rp 180 miliar lebih, belanja langsung Rp 398 miliar lebih, belanja pegawai non gaji Rp 31 miliar lebih, belanja barang dan jasa Rp 138 miliar lebih, dan belanja modal Rp 228 miliar lebih,” terangnya.

Lanjutnya, defisit APBD Perubahan tahun anggaran 2020 mengalami perubahan secara agregat, minus dari Rp 830 miliar lebih menjadi Rp 1 trilun lebih dari anggaran semula Rp544 miliar lebih.

Akibat defisit anggaran tersebut, Pemerintah Provinsi Papua tahun ini memutuskan menunda semua pekerjaan proyek fisik skala besar.

“Selain karena adanya defisit anggaran, penundaan pekerjaan fisik skala besar juga bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sebab sebagian besar pekerja (tukang) bangunan yang bekerja asalnya dari luar Papua,” kata Klemen Tinal.

Menurutnya, hal ini untuk menghindari terjadinya cluster baru di tengah pandemi ini. Dikatakannya, Pemprov bersama DPRP sepakat akan mengevaluasi seluruh pekerjaan skala besar dalam APBD Perubahan tahun 2020.

“Kepada instansi teknis yang memiliki pekerjaan besar agar membayar sesuai persentase yang sudah dikerjakan. Artinya, jika sampai September 2020 sudah mencapai 80 persen, maka yang dibayar itu saja,” terangnya.

“Nanti PADA APBD induk 2021 baru secara rasional dan objektif akan dilihat apa yang menjadi kebutuhan ke depan,” lanjutnya.

Senada, Ketua DPRP Johny Banua Rouw mengatakan, dalam APBD-P 2020, pihaknya sudah sepakat untuk melihat dan mengevaluasi kembali seluruh pekerjaan-pekerjaan fisik dengan konsekuensi waktu yang terbatas.

“Di sisa tahun ini, penggunaan anggaran hanya efektif dua bulan sehingga tidak perlu membuat proyek besar agar anggaran yang ada bisa terserap dengan baik,” katanya.

Sementara untuk anggaran sisa, ujarnya, sudah disepakati akan digunakan untuk membantu masyarakat melalui program padat karya di beberapa sektor supaya masyarakat bisa bekerja dan mendapat penghasilan di tengah pandemi.

“Dengan program pada karya, kami harap, di sisa tiga bulan ini apa yang dilakukan pemerintah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tutup Rouw. FPKontr3

 

 

RS Abe

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *